DCNews, Jakarta — Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghentikan pemberian bonus bagi komisaris dan direksi perusahaan pelat merah yang mengalami kerugian. Menurutnya, kebijakan itu menjadi sinyal tegas bahwa era “zona nyaman” di tubuh BUMN telah berakhir.
“Presiden Prabowo bilang, perusahaan rugi kok komisaris dan direksinya malah dapat bonus, bahkan untuk dirinya sendiri. Itu brengsek banget, dan saya sepakat—itu tidak fair,” ujar Pangi dalam dalam Forum Legislasi bertajuk “Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2025).
Langkah Prabowo, kata Pangi, merupakan keputusan berani untuk menegakkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas di tubuh BUMN. Ia menilai selama ini banyak perusahaan pelat merah bekerja dengan mentalitas birokratis, penuh basa-basi, dan minim eksekusi.
“Di swasta, rapat 30 menit langsung jalan. Di BUMN, rapat bisa berjam-jam, makan dulu, ngobrol dulu, tapi tidak ada keputusan. Ini bukan kultur organisasi yang sehat,” katanya.
Pangi menilai, pernyataan Prabowo tentang adanya aset negara tersembunyi yang nilainya mencapai 1 triliun dolar AS juga patut ditindaklanjuti. Ia mendorong aparat hukum menelusuri kemungkinan adanya “harta karun negara” yang belum terungkap.
“Kalau benar ada aset sebesar itu, kejaksaan, kepolisian, dan KPK harus turun tangan. Ini aset bangsa, bukan milik pribadi siapa pun,” tegasnya.
Reformasi Tata Kelola BUMN
Lebih jauh, Pangi mendukung langkah pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang BUMN sebagai bagian dari reformasi struktural. Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan publik terhadap direksi maupun komisaris BUMN.
“Jangan sampai direksi atau komisaris tidak dianggap sebagai pejabat negara. Itu berbahaya. Negara modern itu seperti akuarium—semua harus terlihat dari permukaan,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan status pejabat BUMN yang dulu bisa lolos dari audit lembaga negara seperti BPK harus segera dihapus. Transparansi, kata Pangi, adalah fondasi untuk memastikan BUMN tetap melayani kepentingan rakyat, bukan elite.
Kritik Rangkap Jabatan dan Moral Hazard
Dalam kesempatan yang sama, Pangi menyoroti rangkap jabatan 33 menteri dan wakil menteri sebagai komisaris BUMN, yang menurutnya mencerminkan konflik kepentingan serius di pemerintahan.
“Kalau alasannya karena gaji wakil menteri kecil, ya tambahkan saja gajinya. Tidak perlu dikasih jabatan komisaris. Negara tidak bisa dikelola dengan cara seperti ini,” katanya tegas.
Ia menilai praktik itu menimbulkan moral hazard karena pejabat publik seharusnya mengawasi, bukan menjadi bagian dari perusahaan yang diawasi.
BUMN Harus Profesional dan Berdaya Saing Global
Pangi menegaskan, BUMN harus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang sehat dan berdaya saing global. Ia mendorong pemerintah meniru model Temasek Holdings di Singapura, yang berhasil mengelola perusahaan negara secara profesional dengan orientasi kesejahteraan rakyat.
“BUMN tidak boleh hanya bicara untung rugi, tapi juga bagaimana keberadaannya langsung dirasakan rakyat. Kalau rakyat sakit, BPJS harus membantu, bukan justru menaikkan iuran karena alasan merugi,” ujarnya.
Bagi Pangi, langkah Presiden Prabowo menata ulang manajemen BUMN adalah momentum penting untuk membangun ekosistem ekonomi nasional yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Era zona nyaman sudah selesai. Sekarang saatnya pejabat BUMN benar-benar bekerja untuk bangsa, bukan untuk bonus pribadi,” tutupnya. ***
