DCNews, Jakarta — Kaukus Muda Indonesia (KMI) menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua Umum KMI, Edi Homaidi, menilai gagasan itu keliru karena berpotensi melemahkan independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pengendalian keamanan publik.
Menurut Edi, kepolisian membutuhkan fleksibilitas operasional yang tidak bisa dijalankan apabila berada di bawah struktur birokrasi kementerian. Ia menegaskan bahwa Polri harus tetap berdiri sebagai lembaga independen dengan mandat jelas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum, dan memulihkan ketertiban umum tanpa intervensi politik administratif.
“Polri bekerja di lapangan, mereka membutuhkan ruang keputusan cepat tanpa harus meminta izin dari birokrasi kementerian. Itu membuktikan bahwa Polri tidak cocok dijadikan anak bawahan Kemendagri,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.(28/9/2025).
Terkait alasan KMI menolak Polri di bawah Kemendagri, Edi merinci empat alasan utama mengapa Polri tidak tepat digabung ke dalam struktur Kemendagri. Pertama adalah mandat berbeda antara Kemendagri dengan Polri.
“Kemendagri, berfokus pada administrasi pemerintahan daerah, sementara Polri memiliki mandat penegakan hukum dan keamanan nasional,” sebut dia.
Kedua, potensi konflik kepentingan dimana Polri berisiko tertekan oleh kepentingan politik daerah bila berada di bawah Kemendagri. Ketiga, terkait efisiensi operasional, mengingat Kepolisian membutuhkan keputusan cepat di lapangan, yang bisa terganggu oleh birokrasi kementerian.
Terakhir, tentunya terkait akuntabilitas publik. Polri seharusnya bertanggung jawab langsung kepada publik dan legislatif, bukan melalui kementerian.
Seruan reformasi Polri
KMI menekankan bahwa reformasi kepolisian harus diarahkan pada peningkatan kapasitas institusional, transparansi, serta kontrol sipil yang sehat. Menurut Edi, penguatan Polri tidak boleh melalui subordinasi birokrasi kementerian, melainkan lewat mekanisme akuntabilitas publik, reformasi sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
“Polri harus tetap independen agar demokrasi berjalan sehat,” tegas eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut. ***
