DCNews Jakarta — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan di Maluku tidak bisa disamakan dengan Jawa maupun Sulawesi. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama Kementerian PUPR, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG terkait pembahasan RKA-K/L RAPBN 2026, Rabu (10/9/2025).
Menurut Saadiah, alokasi anggaran negara harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas. Ia menekankan agar setiap program dirancang transparan dan detail, hingga ke tingkat penerima manfaat.
“Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, sampai ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan begitu, manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata legislator asal Maluku itu.
Ia menyoroti disparitas harga barang, biaya perumahan, dan kebutuhan infrastruktur dasar yang membuat kebijakan berbasis data akurat sangat penting. Saadiah menilai, penyamarataan pendekatan pembangunan dengan wilayah lain akan semakin merugikan Maluku.
Tak hanya itu, ia mengkritik alokasi anggaran transmigrasi yang dinilai belum merata. Saadiah mendesak perhatian serius bagi kawasan transmigrasi di Pulau Buru dan Kobi Sonta yang masih tertinggal.
“Rakyat menunggu bukti nyata. Kita tidak ingin rapat hanya jadi rutinitas lima tahunan DPR tanpa hasil,” tegasnya.
Meski begitu, Saadiah menutup pernyataannya dengan optimisme. Ia percaya, perjuangan panjang dalam mendorong keberpihakan pemerintah akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di Maluku. ***
