DCNews, Banten — Lonjakan utang pinjaman online (pinjol) di Provinsi Banten mencapai Rp5,98 triliun per April 2025. Angka itu naik signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp5,12 triliun. Kondisi ini, menurut anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa, menjadi alarm serius bahwa masyarakat masih hidup dalam tekanan ekonomi.
“Kalau masyarakat makin banyak yang berutang ke pinjol, itu artinya ada masalah yang belum terselesaikan di bawah. Bukan sekadar kurang literasi, tapi soal kebutuhan hidup yang mendesak,” ujar Yeremia kepada wartawan di Gedung DPRD Banten, Selasa (26/8/2025).
Yeremia menegaskan, mayoritas warga meminjam bukan untuk modal usaha, melainkan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Makanya mereka pinjam ke pinjol. Khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Kalau hanya untuk makan, tentu sulit membayarnya kembali,” katanya.
Ia menyoroti bunga pinjol yang dinilai mencekik, sehingga beban cicilan kerap membengkak. “Di awal kelihatannya mudah, tapi lama-lama justru membuat orang kesulitan. Kalau dibiarkan, masyarakat bisa semakin terjerat,” jelasnya.
Masalah Struktural Jadi Akar Lonjakan Pinjol
Menurut Yeremia, ketergantungan warga terhadap pinjol tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural di Banten, seperti kemiskinan ekstrem yang masih 2,3 persen, kawasan kumuh yang belum teratasi, hingga daerah yang belum teraliri listrik.
“Selama masalah-masalah dasar ini belum selesai, masyarakat akan terus mencari solusi instan. Pinjol jadi pilihan karena syaratnya mudah, tapi dampaknya panjang,” tegasnya.
Dorongan Solusi dari Pemerintah Daerah
Yeremia meminta pemerintah daerah menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih sehat, khususnya akses kredit resmi berbunga rendah untuk pelaku usaha mikro dan kecil. “Kalau masyarakat punya akses kredit murah yang resmi, mereka tidak akan lari ke pinjol. Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan hanya menyalahkan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya literasi digital hingga ke desa-desa. “Harus masuk ke kelompok tani, nelayan, sampai ibu rumah tangga. Mereka inilah yang paling rentan. Kalau tidak, fenomena pinjol akan terus berulang,” jelasnya.
Dampak Sosial Mengkhawatirkan
Tak hanya ekonomi, Yeremia menyinggung dampak sosial akibat pinjol. Banyak warga yang gagal membayar mengaku mengalami tekanan psikologis akibat penagihan yang tidak manusiawi.
“Ada yang diteror, ada yang dipermalukan, bahkan keluarga ikut ditekan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi sudah masuk ke ranah martabat manusia,” katanya.
Yeremia menutup dengan peringatan bahwa lonjakan pinjol harus dibaca sebagai sinyal dini bagi pemerintah daerah. “Kalau pemerintah serius mengurangi beban warga, fenomena pinjol ini bisa ditekan. Tapi kalau tidak, justru akan memperlebar jurang masalah. Orang tidak akan mencari pinjol kalau kehidupannya sudah tercukupi,” pungkasnya. ***
