DCNews, Jakarta – Pemerintah diminta segera memaksimalkan peran Koperasi Merah Putih (KMP) dalam penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan begitu, keterlibatan institusi TNI/Polri yang selama ini ikut membantu distribusi beras Bulog tidak lagi diperlukan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai keberadaan lebih dari 80.000 KMP yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, seharusnya bisa menjadi mitra utama dalam menyalurkan beras SPHP ke masyarakat.
“Bapak Presiden sudah meresmikan 80.000 koperasi merah putih. Tapi, Dirut Bulog bilang baru ratusan koperasi yang dilibatkan dalam SPHP. Lalu untuk apa ada 80.000 itu? Ya harusnya jalur SPHP ini lewat mereka,” kata Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis kemarin (21/8/2025).
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto itu, juga menghadirkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Alex, yang juga Ketua Panja Penyerapan Beras dan Jagung Komisi IV DPR RI itu, mengakui pelibatan TNI/Polri dalam distribusi beras cadangan pemerintah (CBP) memang mampu menekan gejolak harga beras di pasar. Namun, ia menilai pola ini tidak efisien karena menimbulkan biaya tambahan di institusi keamanan tersebut.
“Kedepan, Polri tidak perlu lagi dilibatkan dalam urusan teknis seperti ini. Kan sudah ada KMP yang siap beroperasi,” ujar legislator asal Sumbar II itu.
Dengan jaringan KMP yang sudah tersebar di seluruh daerah, Alex optimistis distribusi beras akan lebih efektif. Apalagi, saat ini Bulog memiliki cadangan beras sekitar 4 juta ton.
“Ini harus ada kreasi, harus ada upaya ekstra. Koperasi Merah Putih bisa diberdayakan. Negara boleh rugi untuk layanan publik, yang tidak boleh rugi itu swasta,” tegasnya. ***
