DCNews, Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sepakat menyusun sistem pembiayaan nasional untuk mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2025 mendatang.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Jumat (1/8/2025), membahas rancangan arsitektur kebijakan perumahan serta penyelarasan program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Program 3 juta rumah harus menjadi wajah konkret dari komitmen Presiden terhadap rakyat. Jangan sampai ada jurang antara yang dijanjikan dan yang dikerjakan,” kata Fahri, dikutip Senin (4/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Fahri menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan wilayah. Berdasarkan pemetaan terbaru oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat lebih dari 15 juta keluarga masih membutuhkan hunian yang layak—baik karena belum memiliki rumah, tinggal di rumah tidak layak huni, atau menumpang di rumah orang lain.
BSPS dan Rumah Vertikal
Untuk wilayah perdesaan, Wamen Fahri menyoroti pentingnya program rehabilitasi rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Renovasi rumah, menurutnya, tak kalah penting dari pembangunan rumah baru, karena kebutuhan masyarakat seringkali bukan rumah baru, melainkan rumah yang lebih layak.
Ia juga mendorong keterlibatan koperasi bahan bangunan, seperti Koperasi Merah Putih, dalam pendistribusian material kepada penerima bantuan. Skema ini dinilai dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi sekaligus mendorong ekonomi lokal.
Sementara untuk kawasan perkotaan, pemerintah akan mengandalkan skema rumah vertikal berbasis pasar, namun tetap dengan dukungan negara berupa subsidi tanah. Fahri menilai, penyediaan tanah oleh negara dapat memangkas harga rumah secara signifikan. “Jika tanah disubsidi, harga rumah bisa turun hingga 50 persen untuk rumah tapak dan 20–40 persen untuk rumah vertikal,” ujarnya.
Lebih jauh, Fahri mengusulkan transformasi Perum Perumnas menjadi lembaga off-taker seperti Perum Bulog dalam sektor pangan. Dengan backlog yang besar, menurutnya, pasar rumah rakyat sudah tersedia dan tak perlu lagi dikhawatirkan dari sisi pemasaran.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan dukungannya terhadap strategi yang berbasis data dan pemetaan wilayah, termasuk upaya menjangkau kawasan pesisir. Pemerintah disebut tengah menargetkan intervensi awal di 1.300 kawasan pesisir dari total hampir 13 ribu wilayah serupa.
“Pendanaan akan diarahkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pembiayaan lembaga multilateral (MDB), yang potensinya mencapai 4,5 miliar dolar AS,” ujar Rachmat.
Dengan integrasi pembangunan rumah tapak, rumah vertikal, serta rehabilitasi kawasan pesisir, pemerintah berharap kontribusi program ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 1,3 persen dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. ***
