‘Sentilan’ Kisman ke Menteri Maruarar: Kalau Tak Mampu Disiplin, Lebih Baik Mundur

Date:

DCNews, Jakarta — Wartawan senior Kisman Latumakulita melontarkan kritik keras terhadap kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan dalam sembilan bulan terakhir. Padanya, hingga kini belum ada progres nyata dalam pembangunan rumah rakyat seperti yang dijanjikan pemerintah.

“Jangankan wujud rumahnya, regulasinya saja belum jelas. Semua masih sebatas omon-omon dari Pak Ara (Maruarar),” cetus Kisman di Podcast Roemah Pemoeda, yang dikutip media, Senin (4/8/2025).

Menurut Kisman, program pembangunan rumah yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo seharusnya bisa berjalan lebih cepat jika didukung oleh manajemen dan kepemimpinan yang kuat di kementerian terkait. Ia menyoroti gaya kepemimpinan Maruarar yang dinilai tidak disiplin dan tidak memberi contoh yang baik bagi jajarannya.

“Bagaimana bisa Menteri masuk kantor jam 12 siang? Rapat sampai tengah malam, stafnya kelelahan, sementara dia tidur saat rapat berlangsung. Lalu bangun dan bilang ikut rapat. Itu kan kacau,” ujarnya dengan nada kecewa.

Tunjukan Kedisplinan

Kisman menilai, sebagai pejabat publik, seorang menteri semestinya menunjukkan kedisiplinan dan menjadi teladan. Ia menyarankan agar Maruarar memulai hari kerjanya lebih pagi demi efektivitas koordinasi dan pengambilan kebijakan.

“Kalau bisa, jam 8 pagi atau bahkan setengah 8 sudah di kantor. Kalau tidak mampu, lebih baik mundur saja. Presiden saja tidak arogan, masa menterinya arogan begitu?” lanjut Kisman.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap lambannya realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Apalagi, sejumlah kalangan menilai bahwa sektor perumahan memerlukan kepemimpinan yang lebih progresif dan fokus pada eksekusi di lapangan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Kasus Penyadapan Telepon Presiden Prabowo, Bareskrim Tetapkan LSP, ASN, dan EH sebagai Tersangka

DCNews, Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai...

OJK Cabut Izin Pratama Capital Assets Management, 15 Produk Reksa Dana Wajib Dibubarkan

DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin...

Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Hak Korban Harus Diprioritaskan

DCNews, Jakarta – Pengembalian kerugian masyarakat harus menjadi prioritas...

Inklusi Keuangan Sumbar Tembus 95,37 Persen, OJK Soroti Ancaman Pinjol dan Penipuan Digital

DCNews, Padang – Tingginya akses masyarakat Sumatera Barat terhadap layanan...