Basuki Tegaskan Tak Ada Moratorium di IKN, Prabowo Ingin Pembangunan Yudikatif dan Legislatif Rampung 3 Tahun

Date:

DCNews, Nusantara — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menepis isu adanya moratorium proyek IKN. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru telah memerintahkan percepatan pembangunan, terutama sektor yudikatif dan legislatif, dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

“Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat. Presiden Prabowo memerintahkan agar pembangunan yudikatif dan legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun. IKN adalah proyek prioritas nasional yang secara hukum telah memiliki Undang-Undang serta anggaran yang sudah disiapkan,” kata Basuki dalam keterangannya yang dikutip DCNews, Minggu (3/8/2025).

Eks Menteri PUPR itu juga menyampaikan bahwa pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B sudah dimulai, seiring dengan masuknya sejumlah investor ke wilayah tersebut. Menurutnya, pengembangan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana dan fokus kini mengarah pada penyelesaian proyek strategis.

“Saat ini kita berada di KIPP 1A, di mana terdapat Istana, di sebelah kanan adalah kompleks Legislatif, dan di sebelah kiri Yudikatif. Semuanya ditargetkan selesai dalam tiga tahun. Sedangkan KIPP 1B mulai digarap karena investasi mulai masuk,” jelasnya.

Wisata Lokal Rutin Berkunjung

Sementara itu, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto mengungkapkan, hingga kini terdapat sekitar 1.200 aparatur sipil negara (ASN) dan 5.000 pekerja konstruksi yang telah menempati kawasan IKN. Ribuan wisatawan lokal juga disebut rutin berkunjung setiap harinya.

“Dengan potensi 25.000 penduduk saat pemerintahan berjalan penuh, IKN menjadi pasar yang sangat menjanjikan. Banyak investor menanyakan target pasarnya. Kami optimistis, pola pengelolaan seperti di SCBD (Sudirman Central Business District) bisa diterapkan melalui skema kerja sama B2B,” ujar Bimo.

Ia juga menambahkan, Kementerian PANRB telah meminta Otorita IKN menyusun skema prioritas pemindahan ASN. Sejauh ini, sebanyak 16 kementerian dan lembaga telah ditetapkan untuk relokasi tahap awal, mencakup sekitar 3.500 ASN.

Respon positif juga datang dari dunia usaha. Perwakilan Artha Graha Network, Michael Iskandar, menyatakan pihaknya tertarik mengkaji potensi investasi, terutama pada sektor hospitality dan food & beverage (F&B).

“Pembangunan ini sangat menarik. Kami akan pelajari lebih lanjut peluang yang bisa dikembangkan,” ujar Michael. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

KUR Pekerja Migran Rp443,5 Miliar Terserap 84,5 Persen, Pemerintah Cegah CPMI Terjerat Pinjol Ilegal

DCNews, Jakarta – Pemerintah mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat...

Polri Siapkan Sertifikasi Debt Collector, Cegah Intimidasi dan Praktik Premanisme

DCNews, Jakarta – Praktik penagihan utang yang disertai intimidasi,...

DPRD DKI Soroti Permukiman Kumuh, Minta Target Penuntasan Jelas pada 2027

DCNews, Jakarta - Penanganan kawasan permukiman kumuh di Jakarta...

DPR Minta Pemerintah Lindungi Tukang Cukur dan Tukang Pijat dari Beban Pajak, Ini Aturannya

DCNews, Jakarta – Pekerja mandiri berpenghasilan kecil, seperti tukang...