DCNews, Jakarta – Konflik terbuka antara Iran dan Israel dinilai bukan lagi sekadar perseteruan dua negara Timur Tengah, melainkan berpotensi menjadi krisis multidimensi yang bisa mengguncang kawasan global, termasuk Indonesia. Ditambah lagi, pola perang modern dengan berbagai dimensi, mulai dari militer konvensional hingga serangan siber dan narasi digital yang terpolarisasi.
Hal ini disampaikan Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Menurut Khairul, jika sebelumnya konflik Iran-Israel bersifat proxy, kini menjadi konflik terbuka dengan keterlibatan langsung kekuatan militer masing-masing. “Kehadiran rudal balistik, drone kamikaze, dan sistem pertahanan berlapis menandai pergeseran besar dalam strategi perang saat ini,” sebutnya.
Ia menyoroti bahwa perubahan karakter konflik ini memiliki tiga implikasi besar yang perlu diantisipasi Indonesia. Pertama, disrupsi stabilitas global akibat konflik ini sangat signifikan bagi Indonesia, yang bergantung pada stabilitas internasional untuk pasokan energi dan perdagangan strategis.
Kedua, mobilisasi narasi sekterian, yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, baik di dalam maupun luar negeri. “Kohesi sosial kita bisa terdampak jika pemerintah gagal menjaga ruang informasi dari narasi-narasi provokatif yang dapat memecah belah masyarakat,” ujarnya.
Ketiga, eskalasi ancaman asimetris berupa serangan dunia maya dan penyebaran disinformasi yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, pemerintah dinilai harus sigap dalam memperkuat sistem keamanan siber nasional dan komunikasi strategis.
“Karena itu pentingnya soliditas nasional dalam menghadapi ketidakpastian global. Kita harus berada dalam barisan yang sama. Pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan publik dengan kebijakan yang akurat dan sensitif terhadap kondisi sosial,” tegasnya.
Terakhir, Khairul mendorong adanya koordinasi lintas lembaga, termasuk antara pemerintah dan DPR RI, untuk merancang langkah-langkah antisipatif guna memperkuat ketahanan nasional secara multidimensi –dari energi, logistik, sistem pertahanan siber, hingga kesiapsiagaan masyarakat. “Kita mungkin tidak berada di zona konflik, tapi dampaknya bisa sangat nyata. Jangan sampai kita gagap saat krisis itu datang lebih dekat dari yang kita duga,” tutupnya. ***
