DCNews, Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, melontarkan kritik tajam terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Ia menilai kedua lembaga tersebut gagal melindungi masyarakat kecil yang terjerat pinjaman online (pinjol), bahkan dinilai justru membiarkan praktik penagihan yang mengancam kondisi mental rakyat.
“OJK tidak berperan dalam melindungi rakyat. Mereka pakai kaca mata kuda, tak peduli rakyat terjebak pinjol,” ujar Habib Syakur melalui keterangan tertulisnya, Rabu (18/6/2025).
Habib Syakur menyoroti bahwa AFPI—sebagai asosiasi yang menaungi penyedia layanan pinjol—tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat yang kesulitan ekonomi. Ia menyebut cara-cara penagihan yang dilakukan anggota AFPI sering kali merusak mental masyarakat melalui tekanan verbal, pesan ancaman, hingga tagihan berulang yang tak memberi ruang negosiasi.
“Kalau OJK dan AFPI terus menekan rakyat, itu jelas dilaknat. Mereka tidak mau mengerti kondisi ekonomi rakyat yang sulit, malah ditekan bertubi-tubi dengan utang,” tegasnya.
Bukan Menolak Bayar, Tapi Minta Keadilan
Terkait munculnya Gerakan Gagal Bayar di kalangan nasabah pinjol, Habib Syakur menilai gerakan ini sebagai bentuk perlawanan rakyat yang sah dan manusiawi. Menurutnya, gerakan tersebut bukan berarti menolak membayar utang, melainkan menuntut ruang negosiasi dan tenggat waktu yang realistis.
“Rakyat Indonesia punya etika, tidak lari dari utang. Tapi kalau memang belum punya uang, masa mau bayar pakai apa?” ujarnya.
Habib Syakur bahkan menyerukan agar masyarakat yang benar-benar tak mampu membayar saat ini, bergabung dalam gerakan tersebut. Ia menilai hal itu sebagai upaya menekan otoritas agar memahami realitas ekonomi rakyat, serta mendesak peninjauan ulang atas cara kerja pinjol dan perlindungan konsumen.
Pinjol Dinilai Egois dan Tak Manusiawi
Dalam pandangan Habib Syakur, praktik penagihan oleh perusahaan pinjol sudah melampaui batas kewajaran. Ia menyebut penagihan dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya nusantara. Bahkan, ia menuding AFPI seolah melegalkan kekerasan verbal melalui sistem yang menekan nasabah.
“Kalau mau fair, bantu dong rakyat agar ekonominya stabil, biar bisa bayar utang. Jangan rusak mental mereka,” ujar Syakur seraya menegaskan bahwa yang merugi bukan hanya rakyat, tetapi juga perusahaan pinjol jika masyarakat tak diberi ruang untuk bangkit secara ekonomi.
Menurutnya, stabilitas ekonomi rakyat adalah kunci kelancaran pembayaran pinjaman. “Jangan enaknya aja ambil bunga, tapi saat rakyat susah malah diteror. Itu bukan solusi,” tutup Habib Syakur. ***
