DCNews, Banjarbaru — Dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Selasa (17/6/2025), Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan yang dinilai mengedepankan keadilan substantif dalam menangani kasus pelabelan produk UMKM dan pengawasan lingkungan.
Dalam pertemuan dengan jajaran Kejati Kalsel, Habib Aboe –sapaan akrab Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, menyoroti keputusan Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang menuntut lepas terdakwa Firly Nurachim, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dalam perkara kesalahan pelabelan kedaluwarsa produk “Mama Khas Banjar”.
“Saya melihat langkah Kejaksaan sangat mencerminkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Kesalahan administratif seharusnya tidak selalu dibawa ke ranah pidana. UMKM adalah ujung tombak ekonomi rakyat, dan pendekatan pembinaan sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Menurut Habib Aboe, keberpihakan pada proporsionalitas hukum dapat menciptakan iklim usaha yang sehat tanpa menurunkan wibawa penegakan hukum. Ia pun menekankan pentingnya membina pelaku usaha kecil sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.
Selain membahas isu UMKM, Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I itu juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) oleh Kejati Kalsel. Satgas ini bertugas memperkuat pengawasan atas penyalahgunaan izin dalam kawasan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan.
“Satgas PKH adalah langkah konkret yang menegaskan komitmen Kejaksaan dalam menegakkan aturan sekaligus melindungi lingkungan. Ini sangat strategis bagi masa depan Kalimantan Selatan,” kata Habib Aboe seraya menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi sistem peradilan nasional, termasuk memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum.
Kunjungan ini merupakan bagian dari masa reses Habib Aboe di daerah pemilihannya, Kalimantan Selatan I. Ia menyatakan bahwa pengawasan terhadap kinerja lembaga hukum di daerah serta serap aspirasi dari jajaran kejaksaan menjadi bagian integral dari tugasnya sebagai wakil rakyat. ***
