DCNews, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025–2030 pada Kamis (5/6/2025). Politikus senior Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si. ditetapkan sebagai Presiden PKS, mengawali babak baru kepemimpinan partai berbasis kaderisasi itu di tengah dinamika politik nasional pasca-Pemilu 2024.
Penunjukan Almuzzammil, yang dikenal luas sebagai legislator kawakan sekaligus tokoh dakwah, disandingkan dengan dua figur muda: H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal dan Nurhadi, S.Pd., M.A. sebagai Bendahara Umum. Keduanya berusia di bawah 40 tahun—sebuah sinyal kuat bahwa PKS tengah mendorong regenerasi dalam tubuh partai.
“Ini keren. Sekjen baru berusia 39 tahun dan Bendum 40 tahun. Mereka bukan hanya muda, tapi juga telah melewati proses kaderisasi dan berbagai penugasan strategis,” kata Sekjen PKS demisioner Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui di Jakarta.
Menurut legislator asal Kalimantan Selatan itu, susunan kepengurusan ini bukan keputusan dadakan, melainkan hasil proses panjang kaderisasi internal yang disebut sebagai “pembibitan terstruktur dan berjenjang” salah satu ciri khas PKS sejak awal berdirinya.
“PKS memberi karpet merah kepada kader-kader muda bukan karena usia, tapi karena kapasitas, loyalitas, dan komitmen mereka telah terbukti. Ini menunjukkan bahwa pendidikan politik dan pembinaan SDM tetap menjadi fondasi utama partai,” ujar pria yang akrab disapa Habib Aboe.
Kombinasi Pengalaman dan Energi Baru
Almuzzammil Yusuf bukan nama baru dalam peta politik nasional. Ia telah malang-melintang di parlemen sejak era reformasi, dikenal vokal dalam isu-isu keumatan, serta menjadi bagian dari generasi awal PKS yang mengembangkan sayap partai dari level kampus hingga senayan.
Di sisi lain, Muhammad Kholid dan Nurhadi merepresentasikan generasi baru dalam tubuh PKS. Keduanya diketahui telah menduduki berbagai posisi strategis di bidang komunikasi politik, kebijakan publik, dan penguatan jaringan kader muda.
“Kolaborasi antara Almuzzammil dengan dua tokoh muda ini diharapkan membawa keseimbangan dalam menghadapi tantangan politik nasional ke depan,” ujar Habib Aboe.
Tantangan ke Depan
Pengumuman struktur DPP ini datang di tengah upaya PKS mempertahankan posisi politiknya setelah Pemilu 2024, di mana partai tetap berada di luar koalisi pemerintahan. Langkah regenerasi ini dianggap sebagai bagian dari konsolidasi jangka panjang menghadapi kontestasi 2029 dan penguatan peran partai sebagai oposisi yang konsisten.
“Selamat bekerja kepada seluruh jajaran DPP 2025–2030. Semoga mampu menjawab tantangan zaman dan tetap berada di garis perjuangan rakyat,” tutup Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu. ***
