DCNews, Jakarta – Outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer (P2P) lending ke sektor produktif terus mengalami penurunan hingga Maret 2025. Penurunan ini mencerminkan lemahnya minat pelaku industri terhadap pembiayaan produktif, di tengah tekanan ekonomi yang menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya risiko gagal bayar atau galbay.
Data terkini menunjukkan, outstanding pembiayaan fintech P2P lending ke sektor produktif dan UMKM tercatat sebesar Rp18,09 triliun, atau hanya 35,10 persen dari total pembiayaan. Angka ini turun dibandingkan posisi Januari dan Februari 2025, sekaligus menunjukkan jarak yang masih jauh dari target nasional sebesar 50–70 persen pada 2027–2028 sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023–2028.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (Celios), dikutip Sabtu (17/5/2025) mengatakan bahwa tren penurunan ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi nasional yang lesu.
Ketika daya beli masyarakat melemah dan permintaan pasar menurun, lanjut Huda, maka risiko gagal bayar —terutama di sektor produktif— cenderung meningkat.
“Ketika usaha sedang turun permintaan, kasus gagal bayar akan meningkat. Risiko ini yang membuat lender akan berhati-hati dalam menyalurkan pendanaannya. Lender pasti penuh perhitungan akan risiko gagal bayar,” kata Huda.
Selain persoalan risiko, Huda menyoroti rendahnya tingkat bunga pinjaman di sektor produktif dibandingkan dengan sektor konsumtif. Perbedaan ini turut memengaruhi minat perusahaan fintech dalam menyalurkan dana.
“Fintech lebih tertarik membiayai sektor konsumtif karena bunga pinjamannya lebih tinggi, sementara sektor produktif kurang menjanjikan dari sisi margin keuntungan,” ujarnya lagi.
Sementara itu, pemerintah dan regulator terus mendorong peningkatan porsi pembiayaan produktif, terutama ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKMj yang dinilai sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun, Huda pesimistis target peningkatan proporsi pembiayaan ini akan tercapai jika situasi ekonomi tak kunjung membaik.
“Jika kondisi ekonomi terus seperti ini, saya ragu proporsi penyaluran sektor produktif mencapai 50–70 persen di 2028. Sangat sulit tercapai,” tegasnya.
Sebagai solusi, Huda menekankan pentingnya perbaikan dalam proses penyaluran pembiayaan, mulai dari sistem credit scoring hingga pengawasan yang ketat terhadap peminjam (borrower). Menurutnya, kepercayaan lender hanya akan tumbuh jika risiko dapat ditekan secara signifikan.
“Ketika risiko rendah, saya rasa akan meningkatkan rasa percaya terhadap industri. Ketika percaya, penyaluran pembiayaan akan meningkat,” jelasnya.
Ia juga mencatat tren meningkatnya partisipasi lembaga perbankan dalam menyalurkan dana melalui platform P2P lending. Faktor ini turut memberi sinyal bahwa sektor produktif tetap memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi institusi yang mampu mengelola risiko dengan lebih sistematis.
“Permintaan di sektor produktif sebenarnya sangat menarik. Bank pun melihat peluang itu karena mereka bisa mendapatkan bunga yang relatif tinggi tanpa harus melakukan asesmen secara langsung terhadap borrower. Maka dari itu, terjadi peningkatan share lender institusi perbankan terhadap total penyaluran dana [P2P lending],” pungkas Huda. ***
