DC.News, Jakarta – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memberlakukan tarif impor global sebesar 10 persen, serta tarif khusus terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Kebijakan yang diumumkan Trump sebagai ‘Hari Pembebasan” pada April 2025 itu, memicu ketegangan dalam lanskap perdagangan internasional yang tengah diguncang proteksionisme baru.
Indonesia, yang dikenai tarif resiprokal hingga 32 persen, kini tengah bersiap untuk merespons. Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membuka jalur negosiasi dengan Washington.
Di tengah situasi ini, Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Dr. Bramastyo B. Prastowo dihubungi, Sabtu (19/4/2025), menilai Indonesia tidak boleh pasif.
“Negara-negara seperti China langsung membalas tarif tersebut, sementara ASEAN, termasuk Indonesia, memilih jalan negosiasi,” ujar Bramastyo seraya menambahkan agar Indonesia harus mengambil langkah strategis guna melindungi kepentingan nasional, antara lain melalui negosiasi ulang tarif, optimalisasi instrumen perdagangan luar negeri, serta relaksasi hambatan non-tarif dan diplomasi investasi.
Bramastyo juga menekankan pentingnya peran Sovereign Wealth Fund Indonesia, BPI Danantara, dalam memitigasi dampak kebijakan tarif AS. Ia pun mendorong Danantara untuk tidak hanya menarik investasi dari Amerika, tetapi juga berinvestasi langsung di sana.
“IIni bisa menjadi alat strategis di tengah ketegangan perdagangan global,” katanya lagi.
Ia menilai, stabilitas politik Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi investor global. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk mempercepat deregulasi guna mempermudah arus masuk investasi dan memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat dunia usaha.
“Deregulasi yang konsisten—melalui penyederhanaan aturan, penghapusan regulasi tumpang tindih, dan debirokratisasi perizinan—akan menjadikan iklim usaha Indonesia lebih kompetitif dan terbuka,” ujarnya.
Namun, deregulasi tersebut, menurut Bramastyo, tetap harus mengedepankan perlindungan industri lokal dan kesejahteraan masyarakat.
“Penting untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan kepentingan dalam negeri,” tegasnya.
Potensi Pasar Ekspor
Selain fokus pada AS, pemerintah juga didorong untuk memetakan potensi pasar ekspor alternatif di luar negeri. Dr. Bramastyo menyarankan pemanfaatan maksimal atase ekonomi untuk menjajaki peluang ekspor produk unggulan ke negara-negara baru.
“Diversifikasi pasar menjadi sangat penting. Pemerintah harus aktif memperluas kerja sama dagang, mendorong promosi ekspor, serta berpartisipasi dalam pameran internasional guna menjaga daya saing produk nasional,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo dianggap menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Hilirisasi harus didorong sebagai strategi meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperluas akses pasar non-tradisional.
“Di tengah dinamika global yang tidak menentu, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mendukung produk dalam negeri, dan mempercepat transformasi industri nasional. Ini saatnya kita membangun ekonomi berbasis inovasi, efisiensi, dan keberpihakan pada produksi dalam negeri,” pungkasnya. ***
