DCNews, Kendari — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, memperkuat program edukasi keuangan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang investasi legal dan layanan keuangan berizin. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan risiko masyarakat menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal maupun berbagai bentuk kejahatan keuangan digital yang kian berkembang.
OJK menilai peningkatan literasi keuangan menjadi kunci penting untuk melindungi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, dari praktik investasi bodong, pinjaman ilegal, hingga penipuan berbasis teknologi yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan resmi.
Manajer Madya Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Sulawesi Tenggara, Desiyani Patra Rapang, mengatakan sinergi yang dibangun melalui TPAKD diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang aman dan terpercaya.
“Melalui TPAKD, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan usaha, transaksi keuangan digital, investasi yang legal dan berizin, hingga program perlindungan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” kata Desiyani dalam Rapat Evaluasi TPAKD Wakatobi di Kendari, Rabu.
Menurut dia, perluasan berbagai program prioritas pada 2026 akan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan, terjangkau, dan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Program tersebut juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 93 persen pada 2029.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Darwis Rachim, menegaskan keberhasilan program TPAKD membutuhkan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga ke wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil.
Dalam rapat evaluasi tersebut, TPAKD Wakatobi menyepakati sejumlah program strategis yang akan dijalankan pada Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus utama adalah peningkatan literasi pasar modal melalui edukasi investasi yang legal dengan dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Selain itu, TPAKD juga akan memperkuat edukasi preventif kepada masyarakat, termasuk pekerja rentan dan tenaga non-ASN, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjol ilegal, serta berbagai modus kejahatan keuangan lainnya.
Program lainnya adalah optimalisasi Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pusat layanan keuangan resmi di tingkat desa. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal tanpa harus bergantung pada praktik pinjaman tidak resmi.
TPAKD Wakatobi juga berencana memperkuat akses pembiayaan produktif melalui Program Kredit Melawan Rentenir Modal Sentosa. Dalam skema tersebut, plafon pembiayaan tanpa bunga akan ditingkatkan dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta agar lebih banyak pelaku usaha mikro dapat memperoleh modal usaha yang aman dan terjangkau.
Untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, TPAKD Kabupaten Wakatobi menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala. Setiap lembaga jasa keuangan yang menjadi mitra program diwajibkan menyampaikan laporan realisasi kegiatan setiap triwulan sebagai bagian dari sistem monitoring dan pengukuran kinerja.
Melalui kombinasi edukasi keuangan, perluasan akses pembiayaan resmi, serta penguatan perlindungan konsumen, OJK dan TPAKD berharap masyarakat Wakatobi semakin terlindungi dari praktik pinjol ilegal sekaligus memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. ***
