DCNews, Jakarta — Di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap akses pembiayaan cepat, kemudahan yang ditawarkan pinjaman online (pinjol) justru menyisakan persoalan serius. Alih-alih menjadi solusi keuangan, ribuan masyarakat masih terjebak dalam praktik pinjol ilegal yang membebankan bunga mencekik, menyalahgunakan data pribadi, hingga melakukan penagihan dengan cara-cara yang dinilai melanggar hukum dan kemanusiaan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Forum Diskusi Publik bertajuk Peran Koperasi sebagai Solusi Pembiayaan bagi UMKM di Tengah Maraknya Pinjol Ilegal yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Sohibul Iman, mengatakan perkembangan teknologi digital memang telah membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kemunculan pinjol ilegal menghadirkan ancaman baru yang terus memakan korban.
Menurut Sohibul, masih banyak layanan pinjaman daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan di luar pengawasan regulator. Kondisi tersebut membuat masyarakat rentan mengalami kerugian finansial maupun tekanan psikologis.
“Masih banyak pinjol beroperasi secara ilegal dan tidak memiliki izin resmi. Di sinilah masyarakat sering menjadi korban,” kata Sohibul.
Ia menuturkan, praktik yang dilakukan pinjol ilegal umumnya tidak hanya membebankan bunga dan denda dalam jumlah tinggi, tetapi juga menerapkan metode penagihan yang kerap melampaui batas kewajaran.
“Bahkan ada yang melakukan intimidasi, ancaman, hingga penyebaran data pribadi peminjam. Tidak sedikit yang mengalami pembunuhan karakter,” ujarnya.
Sohibul menilai fenomena tersebut bertentangan dengan tujuan utama pembiayaan yang seharusnya membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan usaha.
“Kita tentu ingin fasilitas pembiayaan dapat meringankan masyarakat. Karena itu praktik-praktik yang merugikan dan melanggar hukum seperti ini harus terus ditertibkan,” tegasnya.
Penindakan Saja Dinilai Belum Cukup
Di tengah upaya pemerintah memberantas pinjol ilegal, Sohibul mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepolisian, dan kejaksaan dalam menindak pelaku pinjaman ilegal.
Meski demikian, ia menilai penegakan hukum tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan penyediaan alternatif pembiayaan yang legal, aman, dan mudah dijangkau masyarakat.
Karena itu, Sohibul mendorong penguatan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang mampu menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sudah ada solusi yang sejak lama terbukti membantu masyarakat, yaitu koperasi. Koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil,” kata mantan Presiden DPP PKS itu lagi.
Menurut dia, peran koperasi menjadi semakin penting di tengah upaya pemerintah membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berbasis kerakyatan.
Koperasi Merah Putih Diharapkan Perluas Akses Modal
Sohibul juga menyambut positif program pemerintah dalam mendorong pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program tersebut dinilai dapat memperluas akses pembiayaan hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal.
“Kita mendukung upaya pemerintah menghidupkan kembali koperasi agar menjadi lembaga ekonomi yang kuat, sehat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap penguatan koperasi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk menekan praktik pinjol ilegal, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi masyarakat yang lebih mandiri dan berkelanjutan. ***
