DCNews, Jakarta — Di tengah meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi yang menghantam sentra-sentra produksi pangan, DPR memperingatkan risiko kegagalan penanganan yang berulang. Banjir yang melanda Demak, Jawa Tengah, kini menjadi ujian baru bagi respons cepat pemerintah dalam melindungi petani dan menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah agar tidak mengulangi keterlambatan penanganan seperti yang terjadi dalam pemulihan pascabanjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ia menilai, lambannya respons terhadap dampak banjir berpotensi memperdalam kerugian petani.
“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir akan menyebabkan petani makin menderita. Selain gagal panen yang sudah di depan mata, juga akan membuat petani tidak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” ujar Alex, Selasa (7/4/2026).
Banjir di Demak dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada akhir pekan lalu, yang menyebabkan sedikitnya 671 hektare lahan persawahan terendam. Ribuan rumah terdampak dan ribuan warga terpaksa mengungsi, memperparah tekanan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
Alex menekankan bahwa rehabilitasi lahan pertanian bukan sekadar pekerjaan teknis biasa. Kompleksitas pemulihan struktur tanah, sistem irigasi, hingga kesiapan musim tanam membuat prosesnya membutuhkan waktu dan penanganan yang lebih cermat.
“Rehabilitasi sawah bukan proyek biasa. Kompleksitas teknisnya membuat proses pemulihan membutuhkan waktu lebih panjang,” katanya.
Ia merujuk pada kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dibentuk melalui Keppres Nomor 1 Tahun 2026. Hingga 28 Maret 2026, dari total 42.702 hektare lahan sawah yang ditargetkan untuk direhabilitasi di tiga provinsi terdampak, baru 991 hektare atau sekitar 2,32 persen yang berhasil dipulihkan.
Rinciannya, di Aceh baru 42 hektare dari target 31.464 hektare yang direhabilitasi. Di Sumatera Utara, capaian mencapai 170 hektare dari target 7.336 hektare, sementara di Sumatera Barat 779 hektare dari target 3.902 hektare.
Data tersebut, menurut Alex, menunjukkan adanya kesenjangan serius antara target dan realisasi di lapangan—sebuah kondisi yang tidak boleh terulang dalam penanganan banjir di Demak.
“Kita mendesak pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi sawah. Dalam situasi global yang tidak menentu, pemulihan lahan pertanian harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lebih jauh, Alex menilai banjir yang merendam ratusan hektare sawah di Demak tidak bisa dilihat sebagai peristiwa lokal semata. Wilayah tersebut merupakan bagian dari penyangga produksi pangan di Jawa Tengah, sehingga gangguan yang terjadi berpotensi menjalar ke stabilitas pasokan yang lebih luas.
Ia juga menyoroti belum adanya sistem perlindungan produksi pertanian yang mampu merespons risiko secara cepat dan efektif. Menurutnya, dampak banjir tidak hanya berhenti pada hilangnya hasil panen, tetapi juga mencakup kerugian modal, waktu kerja, dan ketidakpastian musim tanam berikutnya.
“Ketika sawah terendam, yang hilang bukan hanya hasil panen, tetapi seluruh siklus produksi petani ikut terganggu,” kata dia.
Dalam banyak kasus, lanjutnya, beban terbesar justru muncul setelah air surut, ketika petani harus memulai kembali dari nol dengan daya tahan ekonomi yang kian terbatas.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan bahwa penanganan tidak berhenti pada pendataan lahan terdampak, melainkan berlanjut pada langkah konkret yang menentukan keberlanjutan produksi.
“Yang krusial adalah apakah lahan masih bisa diselamatkan dalam musim tanam berjalan, bagaimana distribusi bantuan benih dan sarana produksi dilakukan, serta sejauh mana skema asuransi pertanian benar-benar bekerja,” ujarnya.
Alex memperingatkan, tanpa skema pemulihan yang cepat dan terukur, gangguan produksi pangan berisiko berkembang menjadi tekanan harga yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jika ini tidak ditangani cepat, dampaknya bukan hanya pada petani, tetapi juga pada stabilitas harga pangan nasional,” katanya. ***
