DCNews, Jakarta — Di tengah dorongan efisiensi energi dan perubahan pola kerja pascapandemi, kebijakan work from home (WFH) untuk sektor swasta dinilai perlu diterapkan secara fleksibel dan tidak diseragamkan secara nasional. Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menegaskan bahwa karakteristik tiap industri di Indonesia sangat beragam, sehingga pendekatan kebijakan harus adaptif terhadap kebutuhan operasional masing-masing perusahaan.
Dalam keterangannya, Senin (6/4/2026), Ashabul menyatakan dukungan terhadap penerapan WFH di sektor swasta, namun mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dipaksakan seragam seperti yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN).
Ia menilai, perbedaan model bisnis—mulai dari sektor berbasis digital hingga industri yang bergantung pada produksi fisik—menjadi faktor utama yang harus diperhitungkan.
Menurutnya, perusahaan yang bergerak di bidang layanan langsung, manufaktur, maupun logistik tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga operasional. Bahkan, pada hari-hari tertentu seperti Jumat, sejumlah sektor justru mengalami lonjakan aktivitas yang signifikan.
“Perusahaan perlu diberikan ruang yang luas untuk menyesuaikan jadwal kerja dengan kebutuhan operasionalnya,” kata Ashabul.
Ia menambahkan, penerapan WFH satu hari dalam sepekan, seperti pada hari Jumat, dapat menjadi opsi, namun tidak boleh menjadi kebijakan yang kaku. Penyeragaman dinilai berpotensi mengganggu ritme kerja yang telah terbentuk di masing-masing sektor usaha.
Lebih jauh, Ashabul mengingatkan agar implementasi WFH tidak berdampak negatif terhadap pekerja, terutama dalam hal beban kerja dan kejelasan jam kerja. Ia menekankan pentingnya menjaga produktivitas sekaligus melindungi hak-hak normatif tenaga kerja.
“WFH jangan sampai membuat jam kerja menjadi kabur atau malah menambah beban kerja bagi para buruh,” ujarnya.
Selain itu, aspek kesehatan kerja dan keseimbangan kehidupan keluarga juga menjadi perhatian penting. Menurutnya, kebijakan kerja yang adaptif justru dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan, selama perusahaan tetap menjamin hak pekerja.
Ashabul menilai, pendekatan fleksibel dalam penerapan WFH akan memberikan ruang bagi manajemen perusahaan untuk menentukan skema terbaik, termasuk memilih hari yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.
“Produktivitas harus tetap terjaga sehingga pelayanan tidak terganggu dan hak pekerja tetap terlindungi,” ucap politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. ***
