DCNews, Jakarta — Di tengah ambisi pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi pesisir, program pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029 dinilai membuka babak baru bagi industri asuransi nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat inisiatif ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga peluang strategis untuk memperluas akses perlindungan risiko bagi jutaan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
OJK menyatakan industri asuransi siap mengambil peran dalam mendukung program tersebut, terutama melalui penyediaan produk perlindungan yang relevan dengan karakteristik risiko di wilayah pesisir.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa pengembangan kampung nelayan berpotensi memperluas penetrasi pasar asuransi yang selama ini masih terbatas di sektor informal.
“Program pembangunan kampung nelayan berpotensi menjadi peluang bagi industri asuransi. Pada prinsipnya, industri asuransi siap mendukung berbagai program pembangunan pemerintah dengan menyediakan solusi perlindungan risiko bagi masyarakat,” ujar Ogi dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).
Program yang menargetkan pembangunan sekitar 1.000 kampung nelayan per tahun itu diyakini akan memicu pertumbuhan aktivitas ekonomi baru di kawasan pesisir. Seiring dengan itu, kebutuhan terhadap perlindungan risiko—mulai dari produksi, distribusi, hingga ketidakpastian hasil tangkapan—diperkirakan meningkat signifikan.
Dalam konteks ini, asuransi diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan usaha masyarakat pesisir, mengingat sektor kelautan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, risiko operasional, hingga fluktuasi hasil laut.
“Dalam konteks ini, asuransi dapat berperan sebagai pengelola risiko yang memberikan perlindungan terhadap berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan,” kata Ogi.
Dengan hadirnya produk asuransi yang lebih inklusif, pelaku usaha di sektor kelautan diharapkan memiliki jaring pengaman finansial yang lebih kuat. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan sekaligus mendorong stabilitas sektor perikanan nasional.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menargetkan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2026, dengan fokus di wilayah Indonesia Timur yang memiliki potensi kelautan besar namun masih minim infrastruktur pendukung. ***
