DCNews, Jakarta — Di tengah tingginya beban bunga pinjaman yang masih menghimpit masyarakat kecil, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan penyaluran kredit berbunga rendah melalui Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, dengan target suku bunga hanya 6% per tahun.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan murah di tingkat desa sekaligus memutus ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi yang selama ini marak.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan skema bunga rendah tersebut diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini terjebak dalam praktik rentenir maupun pinjaman online.
“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjaman online, dan lain sebagainya,” ujar Ferry, dikutip DCNews, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, penyaluran pembiayaan ini akan dilakukan melalui unit lembaga keuangan ultramikro yang berada di dalam KopDes Merah Putih. Skema tersebut dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mengakses kredit formal.
Selain menyediakan pembiayaan murah, koperasi ini juga diproyeksikan memiliki fungsi strategis lain, seperti menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta menyerap hasil produksi warga desa sebagai offtaker.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan pembentukan sekitar 80.000 KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia menilai langkah ini penting untuk mengatasi ketimpangan suku bunga kredit yang selama ini terjadi.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti disparitas mencolok antara bunga kredit mikro yang bisa mencapai 24% bagi masyarakat kecil, dibandingkan dengan pengusaha besar yang hanya dikenakan bunga sekitar 9% hingga 12%.
“Kredit mikro bisa 24%, sementara pengusaha besar jauh lebih rendah. Ini tidak adil,” kata Prabowo dalam pernyataan publiknya.
Ia menegaskan bahwa bunga kredit melalui koperasi harus lebih rendah dari skema yang ada saat ini, bahkan ditargetkan dapat ditekan hingga 6% per tahun.
Lebih jauh, Prabowo menyebut pengembangan koperasi desa dalam skala besar ini sebagai terobosan ekonomi yang berpotensi menjadi model bagi negara lain. Program tersebut dinilai sebagai respons atas persoalan klasik yang dihadapi petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan selama masa tanam hingga panen.
Presiden menggambarkan kondisi petani yang kerap terpaksa meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi akibat kebutuhan mendesak, termasuk biaya hidup dan kondisi darurat keluarga selama periode tanam yang bisa berlangsung hingga 120 hari.
Menurutnya, praktik bunga tinggi tersebut merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang harus dihentikan melalui intervensi negara lewat koperasi.
“Kita harus hadirkan sistem yang adil. Tidak boleh rakyat kecil terus-menerus dibebani bunga tinggi,” ujarnya.
Dengan skema kredit murah ini, pemerintah berharap koperasi dapat menjadi tulang punggung pembiayaan inklusif di pedesaan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. ***
