DCNews, Jakarta — Rencana pemerintah menghidupkan kembali pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM) menuai perhatian di parlemen. Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, kebijakan tersebut hanya akan efektif jika disiapkan secara matang dan tidak mengorbankan kualitas pendidikan.
Di tengah upaya pemerintah menekan konsumsi energi nasional, sektor pendidikan kembali masuk dalam skema efisiensi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengurangi aktivitas tatap muka di sekolah dan menggantinya dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring—kebijakan yang sebelumnya diterapkan saat pandemi.
Menurut Lestari, implementasi kebijakan ini membutuhkan langkah teknis yang komprehensif, termasuk sinkronisasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada peserta didik yang kehilangan akses pendidikan akibat perubahan metode belajar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa efisiensi BBM akan dilakukan melalui pengurangan operasional di berbagai sektor, termasuk perkantoran dan sekolah. Dalam konteks pendidikan, pemerintah mempertimbangkan kembali pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi tersebut.
Namun, Lestari mengingatkan bahwa pengalaman selama pandemi COVID-19 harus menjadi bahan evaluasi serius. Kala itu, berbagai kendala muncul—mulai dari kesiapan guru yang terbatas, beban tambahan bagi orang tua, hingga penurunan kualitas pembelajaran siswa.
“Jangan sampai kesalahan yang sama terulang. Persiapan yang matang menjadi kunci,” ujar Lestari, yang akrab disapa Rerie.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Meski pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah menyalurkan berbagai perangkat seperti papan interaktif digital, laptop, dan media penyimpanan ke ratusan ribu satuan pendidikan, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan tenaga pengajar dalam mengoperasikannya.
Selain itu, dukungan akses internet dan listrik yang telah diberikan kepada ribuan sekolah dinilai harus diikuti dengan peningkatan kapasitas penggunaan teknologi di lapangan.
Lestari menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Tanpa koordinasi yang kuat, pembelajaran daring berisiko kembali menghadapi hambatan seperti yang terjadi sebelumnya.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa keberlangsungan pendidikan yang berkualitas tidak boleh dikorbankan demi efisiensi jangka pendek. “Kualitas belajar anak-anak harus tetap menjadi prioritas, karena mereka adalah fondasi daya saing bangsa di masa depan,” ujarnya. ***
