DCNews, Jakarta — Pergantian kepemimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan pasar sekaligus mempercepat reformasi di sektor keuangan nasional, khususnya pasar modal yang sempat menghadapi tekanan sentimen pada awal tahun.
Di tengah dinamika industri keuangan dan meningkatnya tuntutan transparansi regulator, kalangan perbankan menilai kepemimpinan baru OJK perlu segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas lembaga pengawas serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
Chief Economist PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, mengatakan penunjukan pimpinan baru OJK melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diharapkan memberikan sinyal positif bagi pasar.
Menurut dia, kehadiran pimpinan baru dapat menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan investor setelah muncul tekanan sentimen di awal 2026 serta mundurnya sejumlah anggota dewan komisioner OJK.
“Dengan terpilihnya pimpinan baru OJK, harapannya kepercayaan pasar dapat pulih. Regulator perlu bergerak cepat dengan kebijakan yang tegas, transparan, dan konsisten,” kata Josua dalam Public Expose Permata Bank 2026 di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Dalam jangka pendek, ia menilai salah satu agenda mendesak adalah mempercepat reformasi integritas pasar modal. Sejumlah aspek yang dinilai perlu dibenahi antara lain aturan free float, transparansi kepemilikan saham, klasifikasi investor, hingga pengawasan terhadap struktur kepemilikan saham.
Selain itu, dari sisi industri perbankan, Josua menilai pengawasan regulator harus mampu mengikuti perkembangan risiko yang semakin kompleks. Pengawasan yang kuat diperlukan agar pertumbuhan kredit tetap sejalan dengan kualitas aset yang terjaga.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan mikro terhadap lembaga keuangan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), seiring masih terjadinya pencabutan izin usaha di sektor tersebut.
“Data menunjukkan adanya tren pencabutan izin BPR oleh regulator. Ini menandakan bahwa pengawasan mikro tetap menjadi faktor krusial dalam menjaga kesehatan industri,” ujarnya.
Menurut Josua, regulator juga perlu memperkuat mitigasi risiko siber, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memastikan proses konsolidasi perbankan berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas dan kepercayaan pasar.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk, Rudy Basyir Ahmad, berharap kepemimpinan baru OJK mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong inovasi industri jasa keuangan secara berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara regulator dan pelaku industri agar ekosistem keuangan nasional semakin kokoh, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
“Kolaborasi yang merata antara regulator dan pelaku industri sangat penting untuk memperkuat ekosistem keuangan Indonesia,” kata Rudy.
Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK terpilih, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa menjaga stabilitas sistem keuangan nasional akan menjadi prioritas utama setelah dirinya resmi menjabat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelumnya telah menetapkan lima tokoh sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Dalam struktur baru tersebut, Friderica—yang akrab disapa Kiki—ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK menggantikan Mahendra Siregar yang mengundurkan diri pada 31 Januari 2026.
Kiki mengatakan langkah menjaga stabilitas sistem keuangan akan dilakukan secara kolektif bersama seluruh anggota dewan komisioner OJK, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi domestik.
“Pertama tentu tugas kita adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu yang paling utama, apalagi dengan dinamika geopolitik global dan potensi dampaknya terhadap perekonomian,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain itu, OJK juga akan memprioritaskan pemulihan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal, setelah berbagai dinamika yang sempat memengaruhi kepercayaan investor.
Di samping itu, OJK berkomitmen mendorong pendalaman pasar keuangan agar sektor jasa keuangan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional sekaligus mendukung agenda prioritas pemerintah.
“Bagaimana sektor jasa keuangan bisa terus berinovasi dan berkembang tanpa mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat, itu juga menjadi fokus kami,” kata Kiki.
Pembenahan internal organisasi OJK juga menjadi agenda penting dalam kepemimpinan baru ini, termasuk penguatan tata kelola dan optimalisasi kinerja lembaga guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia. ***
