DCNews, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa, mendukung penguatan pendidikan kewirausahaan sebagai upaya mencetak entrepreneur baru dan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.
Menurutnya, program pendidikan kewirausahaan yang sedang didorong pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek teoritis semata.
Ia menilai pendidikan tersebut harus terintegrasi dengan berbagai kebutuhan pelaku usaha, mulai dari akses pembiayaan, inkubasi bisnis, hingga konektivitas pasar.
“Pendidikan kewirausahaan sangat penting dan kami di Komisi VII mendukung penuh. Namun, jangan sampai hanya berhenti di teori,” kata Eva dalam acara diskusi bertajuk ‘Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas’, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (26/5/2026).
“Dan harus ada integrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar mampu melahirkan entrepreneur yang siap bersaing,” tambahnya.
Sebagai mitra kerja kementerian UMKM, perindustrian, ekonomi kreatif, dan pariwisata, sambung Eva, komisi tujuh mencatat, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan daya saing UMKM nasional.
Dikatakan dia, kebutuhan pelaku UMKM saat ini tidak hanya sebatas permodalan. Meski akses pembiayaan tetap menjadi faktor penting, tantangan yang dihadapi para pelaku usaha justru sering kali berada pada aspek pemasaran dan pengembangan usaha.
“Banyak entrepreneur yang sebenarnya sudah memiliki modal dan produk untuk dijual. Namun, mereka masih kesulitan menemukan pasar yang tepat dan membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah,” paparnya.
Karena itu, ia berpandangan, keberhasilan program penciptaan entrepreneur baru harus diukur dari kemampuan pelaku usaha membangun bisnis yang berkelanjutan dan mampu berkembang ke tingkat yang lebih tinggi.
Sehingga pemerintah perlu memastikan adanya ekosistem yang mendukung perjalanan UMKM dari tahap perintisan hingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Lebih lanjut, Eva juga menyoroti perlunya percepatan program pendampingan bagi UMKM agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dibandingkan sejumlah negara di kawasan, termasuk Vietnam, yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas dan daya saing sektor usaha kecil dan menengah.
“Pendampingan pemerintah harus jelas, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha,” ucapnya.
Eva berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan lembaga keuangan dapat memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional.
“Sehingga target mencetak entrepreneur baru dan mendorong UMKM naik kelas dapat tercapai secara lebih efektif,” pungkasnya. ***
