DCNews, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Maluku yang dinilai belum memadai untuk menangani kerusakan infrastruktur di wilayah kepulauan tersebut. Sorotan itu muncul setelah ia melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku di Ambon saat masa reses.
Dalam pertemuan dengan jajaran BPJN, Saadiah membahas berbagai program pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku. Ia mengatakan kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi perkembangan proyek infrastruktur sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi saya untuk berdiskusi langsung dengan jajaran BPJN terkait berbagai program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku,” kata Saadiah dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).
Saadiah menjelaskan, diskusi tersebut mencakup evaluasi program yang sudah berjalan, proyek yang belum terealisasi, hingga perkembangan berbagai usulan pembangunan yang diajukan pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti kondisi jalan rusak di beberapa wilayah yang sempat ia tinjau secara langsung saat kunjungan lapangan, termasuk ruas jalan di Taniwel, Seram Barat. Menurutnya, kerusakan jalan tersebut berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat jika tidak segera ditangani.
“Saya meminta penjelasan mengenai kondisi jalan tersebut serta kemungkinan penanganan yang dapat dilakukan agar kerusakan tidak semakin berdampak pada mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup sejumlah proyek strategis lain seperti pembangunan jalan di Batabual, Kabupaten Buru Selatan, serta rencana pembangunan Jalan Lingkar Banda di Kabupaten Maluku Tengah. Saadiah juga menyinggung kondisi jalan di wilayah Inamosol serta kerusakan jalan di Hatu yang berada di sekitar Bandara Pattimura.
Ia mengatakan sejumlah usulan pembangunan dari pemerintah kabupaten dan kota di Maluku diharapkan dapat masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahap ketiga.
Terkait pembangunan Jalan Lingkar Banda, Saadiah menyebut proyek tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan administratif, terutama terkait status jalan yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dapat dilanjutkan.
Dalam pertemuan itu, BPJN juga menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan di Maluku memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kerusakan karena faktor geologi. Sebagian jalan melintasi wilayah patahan gempa yang menyebabkan badan jalan rentan retak atau bergeser.
Kondisi tersebut diperparah oleh curah hujan tinggi yang memicu genangan air, sehingga mempercepat kerusakan jalan seperti munculnya lubang atau penurunan permukaan jalan.
Selain faktor alam, keterbatasan anggaran pemeliharaan menjadi tantangan utama dalam menjaga kualitas jalan nasional di wilayah kepulauan tersebut.
Saadiah mengungkapkan bahwa saat ini anggaran preservasi jalan yang dialokasikan pemerintah hanya sekitar Rp600 juta untuk menangani sekitar 120 kilometer ruas jalan.
“Secara teknis, anggaran tersebut sering kali belum mencukupi, terutama pada ruas-ruas jalan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan dan membutuhkan penanganan berulang dalam waktu yang berdekatan,” kata dia.
Karena itu, BPJN mengusulkan agar beberapa ruas jalan dengan kerusakan berat dapat ditangani melalui skema khusus, termasuk melalui mekanisme penanganan bencana atau penyesuaian alokasi anggaran yang mempertimbangkan kondisi geografis Maluku.
Saadiah menegaskan berbagai masukan dari BPJN akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan infrastruktur di DPR.
“Hal-hal ini menjadi catatan penting bagi saya sebagai bahan dalam rapat-rapat kerja di DPR RI, agar kebijakan dan program pembangunan infrastruktur dapat lebih sesuai dengan kondisi riil di daerah,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, DPR, dan BPJN terus diperkuat agar pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dapat berjalan lebih optimal serta memberi dampak nyata bagi masyarakat. ***
