DCNews, Jakarta – Pemerintah Indonesia menekan Malaysia untuk memastikan keadilan bagi Seni, pekerja migran asal Temanggung, Jawa Tengah, yang diduga mengalami eksploitasi berat selama lebih dari dua dekade bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kasus yang kembali menyoroti kerentanan pekerja migran Indonesia di luar negeri ini kini menjadi perhatian serius Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan KBRI Kuala Lumpur.
Menteri P2MI Mukhtarudin pada Sabtu kemarin (22/11/2025) menegaskan bahwa negara “tidak akan tinggal diam” ketika warganya diperlakukan tidak manusiawi. Ia menyebutkan langkah cepat telah diambil, termasuk nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia agar kasus Seni mendapat penanganan penuh oleh otoritas setempat.
“Bantuan hukum diberikan melalui pengacara yang ditunjuk Bar Council Malaysia. KP2MI dan KBRI juga memberikan pendampingan langsung kepada Seni, memfasilitasi komunikasi dengan keluarga, serta menerbitkan SPLP bagi korban,” ujar Mukhtarudin.
Ia menambahkan, pihaknya memastikan proses hukum berlangsung transparan dan berpihak pada keadilan, sembari terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia hingga kasus ini tuntas. Mukhtarudin juga mengimbau masyarakat agar menggunakan jalur penempatan resmi serta melaporkan dugaan kekerasan, eksploitasi, atau penipuan dalam proses penempatan pekerja migran.
Menurut laporan awal, Seni bekerja lebih dari 20 tahun tanpa gaji dan dengan jam kerja berlebihan.
Kronologi Kekerasan Pekerja Migran Lain yang Menggemparkan
Sebelumnya, kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia juga mengemuka melalui laporan Duta Besar RI untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono. Ia mengungkap kronologi penganiayaan terhadap pekerja migran asal Sumatera Barat oleh majikannya yang berprofesi sebagai dokter.
Korban mulai bekerja pada 24 Februari 2025 untuk merawat bayi kembar. Hubungan kerja memburuk pada awal Mei ketika salah satu bayi tersedak dan harus dirawat di ICU selama dua bulan. Sejak September, korban mulai dipukul menggunakan tangan, hanger plastik, hingga gagang sapu atas alasan pekerjaan dianggap lambat dan rumah tidak rapi.
Situasi memburuk drastis pada November 2025. Korban disebut kerap mendapat omelan dan kekerasan fisik, termasuk penyiraman air panas—insiden yang menyebabkan luka bakar pada punggung dan lengan, tanpa diberi kesempatan berobat.
Puncak kekerasan terjadi 13 November malam. Setelah kembali disiram air panas dan dipukuli, korban hanya diberi waktu tidur 30 menit sebelum diancam kekerasan tambahan. Ketakutan memuncak ketika ia mendengar rencana majikan untuk kembali menyiram air panas.
Korban melarikan diri melalui jendela lantai 29 kondominium, namun dibujuk kembali masuk sebelum akhirnya kembali dianiaya. Ia berhasil kabur lagi saat majikan memanaskan air untuk penyiksaan berikutnya, lalu bersembunyi di dekat instalasi AC luar bangunan.
Tekanan Diplomatik dan Tuntutan Reformasi Perlindungan
Kedua kasus yang mencuat dalam waktu berdekatan ini kembali menegaskan urgensi diplomasi perlindungan PMI, terutama di negara-negara dengan prevalensi tinggi pekerja sektor domestik. Pemerintah Indonesia kini menghadapi tuntutan untuk memperkuat kerja sama hukum bilateral dan memastikan setiap laporan kekerasan ditangani cepat serta transparan.
KP2MI menyatakan bahwa investigasi Malaysia menjadi kunci penegakan keadilan. Sementara itu, kelompok advokasi PMI menilai kasus semacam ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam perlindungan pekerja domestik lintas negara. ***
