DCNews, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa menjaga inflasi tetap terkendali bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga strategi politik yang menentukan keberlanjutan kepemimpinan kepala daerah. Ia menilai pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi “modal politik utama” bagi para pemimpin daerah yang ingin kembali terpilih dalam Pilkada mendatang.
“Inflasi penting karena menjaga stabilitas sosial dan politik. Kalau harga di daerah tidak terkendali, peluang untuk terpilih kembali akan kecil. Sebaliknya, jika harga bisa dijaga, hampir pasti terpilih lagi tanpa embel-embel lain,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (KPID) di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Purbaya mencontohkan era Presiden Soeharto yang mampu bertahan selama 32 tahun di tampuk kekuasaan karena stabilitas harga pangan, terutama beras, berhasil dijaga dengan baik. “Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras. Karena harga komoditas lain akan ikut beras,” ujarnya.
Hingga akhir September 2025, inflasi nasional tercatat 2,65% secara tahunan (year-on-year/yoy), sedikit melampaui target pemerintah sebesar 2,5%. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga masih perlu diwaspadai menjelang akhir tahun.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beberapa provinsi masih menghadapi inflasi tinggi. Sumatra Utara menempati posisi tertinggi dengan inflasi 5,32%, disusul Riau 5,08%, Aceh 4,45%, Sumatra Barat 4,22%, dan Sulawesi Tengah 3,88%.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menambahkan bahwa provinsi lain seperti Jambi (3,77%), Sulawesi Tenggara (3,68%), dan Papua Pegunungan (3,55%) juga masih di atas rata-rata nasional. Ia meminta kepala daerah di 10 wilayah prioritas itu bekerja lebih keras menekan laju kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar harga pangan tetap stabil, terutama menjelang akhir tahun,” ujar Tomsi.
Pengendalian inflasi kini menjadi indikator penting dalam menilai kinerja kepala daerah, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai ukuran efektivitas kepemimpinan dan sensitivitas terhadap kesejahteraan rakyat. ***
