DCNews, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah agar mentransformasi Perum Bulog menjadi lembaga setara kementerian. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat sistem pangan nasional dan memastikan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang tangguh di tengah ketidakpastian global.
“Gagasan untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyangga stok dan harga pangan yang dikuasai negara sangatlah penting dalam menjaga stabilitas pangan dan harga di Indonesia. Dengan demikian, negara dapat lebih efektif mengatur ketersediaan pangan dan menjaga harga yang stabil bagi masyarakat,” ujar Firman di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Firman menjelaskan, status Bulog yang masih berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) membatasi ruang geraknya dalam melaksanakan fungsi negara di bidang pangan. Padahal, Bulog memegang peran vital sebagai buffer stock nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras.
Dorongan Reformasi Struktural untuk Bulog
Menurut Firman, perubahan status Bulog menjadi lembaga setara kementerian akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga keuangan. Dengan posisi tersebut, kebijakan pangan nasional dapat dijalankan lebih terpadu dari hulu hingga hilir.
“Jika Bulog memiliki kedudukan setara kementerian, maka koordinasi lintas sektor akan lebih solid. Negara akan lebih siap dalam menghadapi fluktuasi harga global dan menjaga kemandirian pangan,” tegas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah III itu.
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan Bulog perlu disertai tiga langkah konkret. Pertama, meningkatkan kapasitas dan infrastruktur Bulog agar lebih efisien dalam mengelola stok pangan nasional.
Kedua, memperluas pengadaan dari petani lokal guna menekan ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi dalam negeri. Ketiga, menjadikan Bulog sebagai instrumen utama stabilisasi harga melalui intervensi pasar yang adil dan terukur.
Menjawab Tantangan Krisis Pangan Global
Firman mengingatkan bahwa krisis pangan global kini semakin nyata akibat perubahan iklim, disrupsi rantai pasok, dan kebijakan proteksionisme pangan sejumlah negara. Dalam situasi ini, Indonesia membutuhkan lembaga pangan yang kuat dan berdaulat.
“Krisis pangan global bukan lagi isu jauh. Beberapa negara sudah membatasi ekspor bahan pangan. Kalau Bulog tetap diperlakukan hanya sebagai BUMN logistik, kemampuan negara untuk melindungi rakyatnya akan terbatas,” ujarnya.
Politisi senior Partai Golkar ini juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga yang seringkali merugikan masyarakat. Dengan status kelembagaan yang lebih tinggi, fungsi pengawasan dan intervensi pemerintah di sektor pangan dapat dilakukan lebih efektif dan cepat.
Instrumen Utama Negara dalam Menjamin Pangan
Firman menilai, kedaulatan pangan bukan sekadar persoalan stok beras di gudang, melainkan tentang kemandirian bangsa dalam menentukan arah dan nasib ekonominya sendiri.
“Bulog harus menjadi instrumen utama negara dalam menjamin ketersediaan pangan, bukan sekadar operator logistik. Ini investasi strategis untuk masa depan bangsa,” tandas Firman Soebagyo, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. ***
