DCNews, Kuala Lumpur — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan rencana ambisius untuk memangkas lebih banyak subsidi dan memperluas basis pajak dalam upaya mengurangi defisit anggaran tahun depan. Langkah ini diambil di tengah penurunan pendapatan sektor minyak dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang membayangi prospek pertumbuhan Malaysia.
Pemerintah mengajukan anggaran belanja 2026 sebesar 419,2 miliar ringgit (US$99,3 miliar), naik 1,7% dari revisi belanja 2025. Namun, setelah memperhitungkan kontribusi entitas pemerintah dan BUMN, total anggaran diperkirakan mencapai 470 miliar ringgit.
Anwar, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, menargetkan defisit anggaran turun menjadi 3,5% dari PDB, dibandingkan 3,8% pada tahun ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal disiplin adalah kunci menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang di tengah menurunnya kontribusi pendapatan dari minyak bumi.
“Kami memilih jalan yang sulit dan panjang—jalan reformasi, disiplin fiskal, dan penguatan lembaga. Hanya itu cara untuk menjamin keselamatan ekonomi negara dalam jangka panjang,” ujar Anwar di hadapan parlemen, Jumat (10/10).
Fokus ke Industri Strategis dan Investasi Teknologi
Dalam paparan Economic Outlook 2026, Anwar menyebut pemerintah akan memprioritaskan pertumbuhan sektor semikonduktor, energi, dan digital. Pemerintah juga menyiapkan investasi 550 juta ringgit bagi perusahaan cip lokal melalui Khazanah Nasional Bhd, dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) Malaysia.
Khazanah akan menggandeng mitra global dalam pengolahan logam tanah jarang (rare earth), menyusul bantahan atas laporan adanya negosiasi dengan China. Selain itu, 700 juta ringgit dialokasikan untuk sektor pariwisata, dengan target 47 juta kunjungan wisatawan dan potensi pendapatan 329 miliar ringgit.
Rasionalisasi Subsidi dan Reformasi Pajak
Anwar menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi yang selama ini membebani APBN. Tahun depan, alokasi subsidi dan bantuan sosial dipangkas 14% menjadi 49 miliar ringgit, terutama karena harga komoditas yang melemah dan rasionalisasi subsidi bahan bakar.
Rasionalisasi tersebut, termasuk kebijakan larangan warga asing menikmati harga bensin bersubsidi, diproyeksikan menghemat 15,5 miliar ringgit per tahun.
Sebaliknya, pemerintah akan memperkuat penerimaan melalui ekspansi pajak penjualan dan jasa, serta digitalisasi sistem perpajakan dengan faktur elektronik. Pendapatan negara diperkirakan tumbuh 2,7% menjadi 343,1 miliar ringgit pada 2026.
Langkah baru yang disorot adalah penerapan pajak karbon bagi industri besi, baja, dan energi. Meski detailnya belum dipublikasikan, kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan kehilangan pendapatan akibat turunnya penerimaan minyak bumi.
Ketergantungan pada Minyak Berkurang Tajam
Kontribusi sektor minyak terhadap total pendapatan negara kini diperkirakan hanya 12,5%, turun tajam dari 17% tahun lalu dan 41,3% pada 2009. Dividen dari Petroliam Nasional Bhd (Petronas) juga diproyeksikan merosot 38% menjadi 20 miliar ringgit, dari 32 miliar ringgit tahun sebelumnya.
Pertumbuhan Moderat, Ringgit Terkuat di Kawasan
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4–4,5% pada 2026, dibandingkan 4–4,8% tahun ini, akibat dampak tarif perdagangan Amerika Serikat. Meski demikian, Malaysia tetap mempertahankan peringkat kredit terbaik di Asia Tenggara, sementara ringgit menguat 6% sepanjang tahun, menjadikannya mata uang dengan performa terbaik di kawasan.
Sebagai penutup, Anwar menekankan bahwa kebijakan reformasi fiskal bukan langkah populis, melainkan keharusan agar Malaysia tetap tangguh menghadapi gejolak global.
“Malaysia tidak bisa terus bergantung pada pendapatan berbasis komoditas. Reformasi ini adalah fondasi untuk memastikan generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih stabil,” kata Anwar. ***
