DCNews, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras aksi militer Israel yang mencegat armada kapal bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) di perairan menuju Gaza. Insiden yang terjadi Rabu kemarin (2/10/2025) itu, bukan hanya menghalangi distribusi bantuan, tetapi juga disertai penahanan sejumlah relawan dan aktivis internasional.
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/10/2025) menegaskan bahwa tindakan Israel melanggar hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.
Armada tersebut diketahui membawa bantuan medis, pangan, serta relawan dari berbagai negara untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi krisis akibat agresi Israel.
“BKSAP DPR RI mengecam keras tindakan Israel yang menghadang kapal-kapal kemanusiaan. Ini pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan,” ujar Mardani lagi.
Mengutip laporan Agence France-Presse (AFP), konvoi Global Sumud Flotilla terdiri dari 45 kapal dengan sekitar 500 peserta, mulai dari anggota parlemen, pengacara, aktivis, hingga tokoh internasional. Salah satunya adalah Mandla Mandela, cucu mendiang Nelson Mandela, serta sejumlah legislator dari Eropa.
Namun, sekitar 120 kilometer dari pantai Gaza, konvoi tersebut diadang oleh 20 kapal militer Israel. Sedikitnya 13 kapal dilaporkan dipaksa berhenti dan ditahan oleh otoritas Israel hingga Kamis dini hari.
Untuk itu, BKSAP DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Keamanan PBB, dan organisasi internasional lain mengambil langkah tegas agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak lagi dihalangi.
Mardani juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina akan terus dibawa ke forum internasional, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
“Gerakan flotilla menjadi bukti solidaritas masyarakat sipil dunia terhadap Palestina tidak dapat dibungkam,” tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. ***
