DCNews, Jakarta — DPR RI akan mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria pada penutupan sidang paripurna 2 Oktober 2025. Langkah ini dinilai krusial untuk merespons tuntutan petani yang selama ini terjebak dalam ketidakpastian reforma agraria.
Dukungan datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, kehadiran Pansus akan memberi kepastian hukum bagi jutaan petani Indonesia. “Dengan kehadiran Pansus ini, nantinya reformasi agraria tidak lagi menggantung tanpa kejelasan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9).
Rencana Pansus berawal dari usulan Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, yang disampaikan usai berdialog dengan kelompok petani pada 24 September lalu. Usulan itu menguat setelah audiensi antara pimpinan DPR, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Serikat Petani Pasundan (SPP) di Kompleks Parlemen, Senayan. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam forum yang digelar bertepatan dengan Hari Tani Nasional tersebut.
Bagi Alex, pansus tidak hanya soal penyelesaian sengketa tanah, tetapi juga cermin komitmen negara menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. “Kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.
DPR mencatat tiga kesimpulan penting dari audiensi itu: percepatan kebijakan satu peta nasional, pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, dan pengesahan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Tiga poin itu diharapkan menjadi pintu masuk mempercepat penyelesaian kasus agraria yang kerap berujung pada benturan antara masyarakat, korporasi, dan negara. ***
