DCNews, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengingatkan bahwa wajah bangsa tercermin dari perilaku masyarakatnya di jalan. Ia menyoroti lonjakan drastis kecelakaan lalu lintas pada 2024 dan mendorong Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk mempercepat transformasi digital demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keselamatan berkendara.
“Kalau lalu lintasnya tertib, pengendara disiplin, itu cerminan negara yang berkualitas. Tapi di negeri ini, masih banyak yang cari jalan pintas, bahkan ada istilah ‘SIM tembak’,” kata Nasir dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk Transformasi Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Nasir mengungkapkan, berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang 2024 melonjak hampir delapan kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut lonjakan ini sebagai sinyal darurat yang tidak bisa diabaikan.
“Kalau ini tidak ditangani secara serius, kita bukan hanya mengalami kecelakaan lalu lintas, tapi juga ‘kecelakaan kebijakan’,” ujarnya menekankan.
Dorong Police Point Zero dan Digitalisasi Menyeluruh
Dalam pandangannya, digitalisasi tidak hanya soal efisiensi administratif, melainkan bagian integral dari pembentukan wajah baru kepolisian lalu lintas. Ia mendorong implementasi konsep Police Point Zero sebagai bentuk pelayanan modern dan berbasis teknologi.
“Kalau ‘rupa’ polisi lalu lintas masih buruk, itu bukan hanya cermin kita yang retak, tapi bisa memecahkan cermin orang lain. Maka perlu ada pembaruan serius dalam sistem pelayanan,” ujar Nasir.
Menurutnya, modernisasi Korlantas harus menyentuh sistem informasi, integrasi data, hingga transparansi pelayanan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan maksimal di jalan.
Soroti Kebijakan Otomotif dan Ketimpangan Infrastruktur
Nasir juga mengkritisi ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan bermotor dengan pembangunan infrastruktur jalan. Ia menilai kebijakan pemerintah di sektor otomotif lebih banyak berpihak pada aspek komersial ketimbang keselamatan.
“Ruas jalan tidak bertambah signifikan, tapi kendaraan terus masuk. Ini karena ada ‘cuan’ di balik industri otomotif. Pemerintah perlu evaluasi menyeluruh agar tidak terjebak pada kebijakan jangka pendek,” jelasnya.
Ia menambahkan, minimnya koordinasi antarinstansi juga berkontribusi terhadap buruknya kondisi lalu lintas di tanah air. Proyek galian jalan yang tidak diselesaikan dengan baik disebut menjadi jebakan maut bagi pengguna jalan.
“Kita butuh kerja sama lintas sektor, bukan hanya ‘sama-sama kerja’. Kalau malam-malam ada jalan rusak yang ditimbun asal-asalan, itu bisa jadi petaka,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Nasir meminta Korlantas dan lembaga terkait untuk lebih terbuka soal data kecelakaan dan kebijakan yang diambil. Ia berharap pemerintahan yang akan datang memberikan arah lebih jelas dalam tata kelola lalu lintas nasional.
“Dengan keterbukaan dan transformasi digital, kita bisa wujudkan masyarakat yang lebih tertib di jalan. Karena bagaimana mereka berkendara, begitu pula kualitas bangsanya,” pungkas Nasir. ***
