DCNews, Palangka Raya — Rencana Bank Kalteng mengembangkan layanan paylater dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan digital yang lebih aman bagi masyarakat, terutama di tengah maraknya risiko pinjaman online (pinjol) ilegal.
Dukungan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, yang menilai inovasi layanan digital perbankan daerah layak dikembangkan sepanjang diikuti perlindungan nasabah dan transparansi pembiayaan.
“Kami sangat setuju. Jangan sampai masyarakat terjerat pinjaman online yang tidak jelas. Lebih baik ada pilihan pembiayaan dari Bank Kalteng yang lebih aman,” kata Purdiono, dikutip Rabu (26/8/2026).
Menurut Purdiono, posisi Bank Kalteng sebagai bank milik daerah memberikan peluang untuk menghadirkan produk keuangan digital yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa kemudahan memperoleh pembiayaan tidak boleh menggeser prinsip kehati-hatian. Masyarakat tetap harus mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum menggunakan fasilitas paylater.
Karena itu, Purdiono meminta Bank Kalteng memastikan seluruh ketentuan pembiayaan disampaikan secara terbuka kepada calon pengguna. Informasi mengenai bunga, biaya layanan, tenor pembayaran, serta kewajiban nasabah harus dapat dipahami sejak awal.
“Jangan hanya melihat dari sisi bisnisnya. Bagaimana masyarakat kita juga terlindungi harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ia juga mendorong Bank Kalteng tidak berhenti pada penyediaan fasilitas pembiayaan, tetapi turut memperkuat edukasi keuangan bagi calon pengguna. Edukasi dinilai penting agar masyarakat memahami konsekuensi penggunaan paylater dan tidak menjadikannya sebagai sumber pembiayaan konsumtif secara berlebihan.
Purdiono mengatakan keberadaan layanan pembiayaan dari lembaga keuangan resmi dapat memberikan pilihan yang lebih terukur bagi masyarakat yang membutuhkan akses dana. Namun, manfaat tersebut hanya akan terasa apabila produk dirancang dengan prinsip transparansi, perlindungan konsumen, dan pembiayaan yang bertanggung jawab.
“Kalau layanan ini bisa mempermudah masyarakat sekaligus mencegah mereka mengambil pinjaman online yang tidak jelas, tentu sangat baik untuk dikembangkan,” ujarnya.
DPRD Kalteng berharap pengembangan paylater dapat menjadi bagian dari transformasi digital Bank Kalteng sekaligus memperluas akses pembiayaan formal. Di sisi lain, pengawasan, keterbukaan biaya, dan literasi keuangan tetap menjadi faktor penting agar kemudahan akses tidak berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. ***
