DCNews, Jakarta — Rencana pemerintah meluncurkan Bursa Mineral Indonesia pada 1 Januari 2027 dinilai sebagai peluang strategis untuk mengubah posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global. Di tengah besarnya produksi mineral strategis, terutama nikel, Indonesia didorong tidak lagi bergantung pada acuan harga dari bursa luar negeri, melainkan mulai membangun peran sebagai penentu harga mineral dunia.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mengatakan pembentukan Bursa Mineral Indonesia harus dimaknai sebagai langkah memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar menghadirkan lembaga perdagangan baru. Menurutnya, negara yang menguasai produksi mineral semestinya juga memiliki pengaruh dalam pembentukan harga komoditas di pasar internasional.
“Hari ini Indonesia masih menjadi price taker, sementara harga mineral kita masih mengacu pada London Metal Exchange (LME) maupun Shanghai Futures Exchange (SHFE). Padahal, sebagai salah satu produsen terbesar mineral strategis dunia, Indonesia memiliki modal untuk menjadi price maker,” kata Amin, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai keberhasilan sebuah bursa komoditas tidak ditentukan oleh peresmiannya, melainkan oleh kemampuan menciptakan ekosistem perdagangan yang aktif dan dipercaya pelaku pasar. Bursa, kata dia, harus didukung oleh keterlibatan perusahaan tambang, smelter, trader internasional, pembeli global, lembaga keuangan, hingga sistem logistik dan kliring yang terintegrasi.
Menurut Amin, tanpa likuiditas transaksi dan partisipasi pelaku usaha, Bursa Mineral Indonesia hanya akan menjadi institusi formal yang belum mampu memengaruhi pembentukan harga mineral dunia.
Amin menegaskan tantangan terbesar justru berada pada aspek kepercayaan. Investor dan pelaku pasar internasional akan melihat konsistensi regulasi, transparansi mekanisme pembentukan harga, serta kepastian hukum sebelum menjadikan Indonesia sebagai referensi perdagangan mineral.
“Kepercayaan adalah modal utama. Jika pelaku pasar belum yakin terhadap kepastian regulasi, transparansi harga, dan perlindungan hukumnya, maka transaksi mineral Indonesia akan tetap merujuk pada harga dari bursa luar negeri meskipun kita sudah memiliki bursa sendiri,” ujarnya.
Selain itu, Amin mendorong pemerintah membangun Indonesia Metal Price Index sebagai indeks harga mineral nasional yang dapat diterima pasar global. Menurutnya, keberadaan indeks tersebut menjadi fondasi penting sebelum Indonesia mampu menjadi pusat referensi harga mineral internasional.
Ia juga mengingatkan bahwa kesiapan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pembangunan kelembagaan. Pelabuhan, gudang logam, sistem logistik, quality control, warehouse receipt, fasilitas kliring, perdagangan elektronik modern, hingga mekanisme arbitrase berstandar internasional dinilai menjadi syarat agar bursa dapat beroperasi secara efektif.
Amin meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar. Menurutnya, tugas pemerintah adalah menciptakan iklim perdagangan yang adil, transparan, dan kompetitif, bukan mengintervensi pembentukan harga.
Di sisi lain, DPR juga akan mengawal desain kelembagaan Bursa Mineral Indonesia, termasuk pengaturan kewenangan antarotoritas, sistem pengawasan independen, perlindungan terhadap persaingan usaha, serta harmonisasi regulasi dengan standar perdagangan internasional.
“Keberhasilan Bursa Mineral Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa cepat diresmikan, melainkan oleh seberapa besar kepercayaan pasar yang mampu dibangun. Jika fondasinya kuat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat perdagangan mineral strategis di kawasan, bahkan di tingkat global,” kata Amin. ***
