DCNews, Bandung — Di tengah upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, ancaman judi online serta pinjaman online ilegal justru menjadi persoalan serius yang menyusup ke lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah daerah kini menyiapkan langkah pembinaan setelah menerima data yang menunjukkan adanya ASN dengan nilai transaksi judi online mencapai ratusan juta rupiah.
Peringatan itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat menerima kunjungan Anggota Ombudsman RI di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Erwan meminta pengawasan dan pembinaan terhadap ASN diperkuat agar praktik judi online tidak semakin meluas di lingkungan pemerintahan.
Erwan mengatakan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 51 juta jiwa, masih menghadapi tantangan besar di balik berbagai capaian pembangunan. Menurutnya, maraknya judi online dan pinjaman online menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditangani karena telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
“Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 51 juta jiwa. Di balik berbagai prestasi yang diraih pemerintah daerah maupun TNI-Polri, masih ada persoalan yang cukup memprihatinkan, salah satunya maraknya judi online dan pinjaman online,” kata Erwan.
Ia mengungkapkan praktik judi online tidak lagi hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga telah menjangkau berbagai profesi, mulai dari anggota TNI, Polri, pejabat, hingga ASN.
Menurut Erwan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memuat identitas ASN beserta nilai transaksi judi online mereka.
“Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Meski demikian, Erwan menegaskan identitas para ASN tersebut tidak akan dipublikasikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih pendekatan pembinaan melalui Inspektorat dengan memanggil ASN yang bersangkutan beserta pimpinan perangkat daerah untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat pengawasan internal.
Ia juga menyebut total transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun dan menunjukkan tren peningkatan.
“Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun,” tegasnya.
Selain pengawasan internal, Erwan menilai edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online dan pinjaman online harus terus diperluas. Menurutnya, kedua praktik tersebut saling berkaitan dan berpotensi memicu persoalan ekonomi, sosial, hingga menurunkan produktivitas masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Erwan juga meminta masukan dari Ombudsman RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat, termasuk penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menilai keterlibatan aparatur negara dalam praktik judi online maupun pinjaman online bukan semata persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut integritas penyelenggara negara.
“Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman,” ujar Maneger.
Ia menambahkan Ombudsman RI akan terus mengedepankan langkah pencegahan melalui penguatan regulasi, pengawasan program strategis pemerintah, serta memperkuat sinergi dengan Perwakilan Ombudsman Jawa Barat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. ***
