DCNews, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membantah pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan urusan pemesanan pita cukai rokok. Legislator Partai Golkar itu menegaskan tidak pernah terlibat dalam persoalan tersebut dan menyatakan kewenangan pemesanan serta investigasi penjualan pita cukai berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
“Saya tidak melakukan hal tersebut,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Senin (14/9/2026), merespons isu yang mengaitkan namanya dengan pemesanan cukai rokok.
Ia menegaskan tidak akan mencederai amanah konstituen di daerah pemilihannya, Jawa Timur II, yang mencakup Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan—dua wilayah dengan basis petani tembakau.
Misbakhun mengatakan rekam jejaknya dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau dapat menjadi rujukan untuk melihat sikapnya terhadap industri hasil tembakau. Ia mengklaim konsisten mendorong agar tarif cukai rokok sigaret kretek tangan tetap rendah demi melindungi kepentingan petani.
“Saya selaku anggota DPR RI yang mewakili Dapil Jatim II, khususnya Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah penghasil tembakau, selalu berpihak dan membela kepentingan petani tembakau. Saya konsisten meminta tarif cukai rokok sigaret kretek tangan tetap rendah karena hal itu bermanfaat bagi petani tembakau,” jelasnya.
Bantah Kaitan dengan Tenaga Ahli
Misbakhun juga membantah keterkaitan dengan Adi Harnowo, sosok tenaga ahli (TA) DPR yang disebut dalam isu tersebut. Menurut dia, Adi sudah tidak bekerja untuknya sejak lama.
Ia menjelaskan, sejak anggota DPR periode saat ini dilantik pada Oktober 2024, nama Adi Harnowo tidak tercantum dalam daftar tenaga ahli untuk anggota Fraksi Golkar DPR tersebut.
“Silakan konfirmasi langsung ke yang bersangkutan,” imbuh Misbakhun.
Mengenai pemesanan pita cukai rokok, Misbakhun menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan dalam proses tersebut. Dia menyebut pemesanan pita cukai dilakukan melalui sistem elektronik yang berada dalam kewenangan DJBC.
“Semua pemesanan pita cukai harus melalui sistem pemesanan secara elektronik. Jadi, tidak ada hubungannya dengan saya,” tuturnya.
Hubungi DJBC untuk Klarifikasi
Untuk memastikan informasi yang berkembang, Misbakhun mengaku telah menghubungi Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto.
Menurut Misbakhun, Nirwala menyampaikan bahwa namanya tidak ditemukan dalam persoalan pemesanan pita cukai rokok yang dimaksud.
“Pak Nirwala menyampaikan tidak ada nama saya dalam persoalan pemesanan pita cukai rokok,” ujarnya.
Misbakhun selanjutnya meminta publik mengonfirmasi informasi tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan. Ia menegaskan investigasi atas dugaan penyalahgunaan penjualan pita cukai rokok merupakan ranah DJBC.
“Kewenangan melakukan investigasi penjualan pita cukai rokok ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mengenai kebenaran berita ini, silakan konfirmasi langsung kepada pihak yang mempunyai kewenangan tersebut,” imbuhnya.
Tokoh Masyarakat Probolinggo Minta Publik Tak Terburu-buru Menyimpulkan
Isu yang mengaitkan Misbakhun juga menjadi perhatian warga di daerah pemilihannya. Wahid Nurahman, tokoh masyarakat Kabupaten Probolinggo, meminta publik tidak serta-merta menganggap narasi pemberitaan sebagai fakta sebelum terdapat pembuktian yang objektif.
Wahid menilai rekam jejak dan kontribusi Misbakhun perlu dilihat secara utuh. Ia menekankan pentingnya membedakan tuduhan, dugaan, dan fakta yang telah terverifikasi.
“Publik perlu melihat rekam jejak dan kontribusi beliau secara utuh. Jika ada tuduhan atau dugaan tertentu, tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta dan proses hukum yang objektif, bukan hanya asumsi atau opini,” kata Wahid. ***
