DCNews, Jakarta — Sekitar 1.900 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) terindikasi melakukan aktivitas judi online berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Temuan ini mencuat ketika pemerintah sedang menghadapi persoalan lain yang tak kalah sensitif: perubahan data kesejahteraan masyarakat yang menentukan siapa yang berhak menerima sejumlah bantuan sosial.
Dari jumlah tersebut, 1.816 merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), 42 PNS, dan 42 PPPK paruh waktu. Kemensos menyebut lebih dari 70 persen pegawai yang telah diklarifikasi mengakui keterlibatan dengan kategori yang beragam.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan tidak akan ada toleransi apabila keterlibatan tersebut terbukti. Sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada toleransi, jika terbukti ada sanksinya,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers, 8 September 2026.
Kemensos bahkan tengah mendalami dugaan penggunaan uang kantor untuk aktivitas judi online. Inspektorat Jenderal Kemensos melakukan verifikasi terhadap alur transaksi yang teridentifikasi. Gus Ipul menyebut nilai transaksi rata-rata sekitar Rp4 juta, dengan temuan tertentu mencapai lebih dari Rp2 miliar.
Temuan tersebut menjadi sorotan karena Kemensos berada di garis depan dalam pengelolaan program perlindungan sosial. Di tengah proses penertiban internal itu, masyarakat juga tengah mempertanyakan perubahan peringkat kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam sistem Cek Bansos, desil 1 sampai 4 mencakup 40 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah yang dapat diusulkan menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako. Sementara desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Persoalannya, desil bersifat dinamis. Data dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan, dinas sosial maupun mekanisme Cek Bansos sebelum dihitung kembali secara berkala.
Artinya, perubahan satu peringkat dapat membawa konsekuensi nyata bagi keluarga yang bergantung pada program perlindungan sosial. Ketika sebuah keluarga turun atau naik desil, dampaknya bisa menyentuh akses terhadap bantuan pangan, pendidikan hingga layanan kesehatan.
Sekretaris Jenderal RUMAH HEBAT NUSANTARA, Moh Cahyadi atau Den Cupank, meminta pemerintah tidak berhenti pada pembenahan sistem digital. Ia mendorong audit menyeluruh terhadap proses pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data kesejahteraan.
“Sengkarutnya data desil belakangan ini patut didalami. Jangan sampai ada kelalaian pegawai Kemensos maupun Dinsos di daerah yang membuat data rakyat miskin menjadi amburadul,” ujar Den Cupank kepada awak media, Minggu (13/9/2026).
Menurut dia, dugaan keterlibatan sebagian pegawai Kemensos dalam judi online tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh aparatur. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan dan berbasis bukti.
“Jangan sampai rakyat miskin yang seharusnya mendapat perlindungan justru menjadi korban kedua. Mereka kehilangan akses karena data yang keliru,” katanya.
Den Cupank juga meminta aparat penegak hukum, auditor, Kemensos, pemerintah daerah dan BPS memeriksa rantai pengelolaan data apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Pemeriksaan, kata dia, perlu membedah seluruh proses, mulai dari pengumpulan data di tingkat masyarakat, verifikasi lapangan, pemutakhiran, pengolahan hingga penetapan peringkat kesejahteraan.
Namun, ia menekankan bahwa dugaan aktivitas judi online pegawai dan perubahan desil masyarakat tidak boleh langsung dianggap memiliki hubungan sebab-akibat.
“Dugaan hubungan antara transaksi keuangan digital, aktivitas judol atau pinjol dan perubahan peringkat kesejahteraan perlu dibuktikan melalui audit metodologi serta verifikasi data, bukan disimpulkan begitu saja,” ujar Den Cupank.
Penentuan desil sendiri menggunakan sejumlah indikator sosial-ekonomi, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi perumahan, daya listrik dan kepemilikan aset. Karena itu, setiap perubahan peringkat seharusnya dapat dijelaskan berdasarkan indikator dan proses pemutakhiran data yang digunakan.
Pada titik ini, persoalan Kemensos bukan hanya tentang membersihkan internal birokrasi dari potensi pelanggaran. Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memastikan sistem yang menentukan nasib penerima bantuan benar-benar akurat dan dapat dipercaya.
Sebab bagi keluarga miskin, desil bukan sekadar angka dalam aplikasi. Angka itu dapat menentukan apakah sebuah keluarga masuk dalam daftar penerima bantuan atau justru harus mencari jalan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan.
Karena itu, pemerintah perlu berjalan di dua jalur sekaligus: menindak aparatur yang terbukti melanggar dan memperbaiki mekanisme koreksi data bagi masyarakat yang merasa status kesejahteraannya tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Perlindungan sosial pada akhirnya tidak hanya membutuhkan data yang canggih, tetapi juga data yang benar dan aparatur yang berintegritas. Jangan sampai negara semakin mahir menghitung rakyat dalam angka, tetapi gagal memastikan siapa yang sebenarnya membutuhkan perlindungan. ***
