DCNews, Jakarta – Indonesia mulai membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dari titik nol, dengan target awal membentuk fondasi regulasi dan kelembagaan sebelum bursa tersebut menjalankan mandatnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini berpacu menyiapkan aturan agar BMKS dapat segera beroperasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK Sarjito mengatakan, tahapan pertama pembangunan bursa adalah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) sebagai dasar penyelenggaraan BMKS. Regulasi tersebut ditargetkan mendapat persetujuan DPR sebelum diundangkan pada 17 September 2026.
“Besok tanggal 10, kami harus keluarkan POJK yang harus minta persetujuan DPR dan harus diundangkan tanggal 17 September. Itu POJK awal, dan kita menyusul POJK-POJK yang baru,” kata Sarjito kepada wartawan seusai dilantik di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Namun, regulasi OJK bukan satu-satunya prasyarat. Pembentukan BMKS juga masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menentukan daftar mineral dan komoditas strategis yang dapat diperdagangkan melalui bursa.
Sarjito menegaskan, perdagangan di BMKS tidak akan langsung mencakup seluruh komoditas strategis. OJK memilih pendekatan bertahap dengan memprioritaskan komoditas yang telah memiliki kesiapan dan prospek kuat untuk diperdagangkan melalui bursa domestik.
“Kami tentu tidak ingin nanti banyak yang diperdagangkan, tapi it doesn’t work. Tapi kita ingin gradual dan mana-mana yang bisa diperdagangkan terlebih dahulu,” ujarnya.
Meski dibangun sebagai bursa baru, OJK tidak akan memulai sepenuhnya tanpa referensi. Pengalaman bursa komoditas yang sudah beroperasi, termasuk Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), akan dipelajari untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus mencari ruang perbaikan.
Evaluasi terutama diarahkan pada kualitas dan interoperabilitas data serta kemampuan sistem menangkap transaksi secara menyeluruh. Menurut Sarjito, aspek tersebut menjadi fondasi penting agar BMKS tidak sekadar menjadi tempat perdagangan, tetapi juga memiliki sistem pengawasan yang mampu memberikan gambaran utuh mengenai transaksi komoditas strategis.
“Bursanya ini kan benar-benar baru dari nol. Kami lihat analisisnya dulu, kelemahannya, apa yang kita bisa perbaiki,” katanya.
Di balik pembangunan sistem tersebut terdapat ambisi yang lebih besar: mengubah posisi Indonesia dalam rantai perdagangan mineral global. Sarjito menilai Indonesia memiliki kekuatan produksi, tetapi belum memiliki pengaruh yang sebanding dalam pembentukan harga komoditas strategis.
“Kita itu sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, tetapi kita tidak pernah bisa menentukan harganya. Harganya ditentukan di yurisdiksi lain, oleh pihak-pihak lain, itu ironi,” ujar Sarjito.
Karena itu, BMKS diarahkan untuk membangun price reference dari Indonesia. Sasaran tersebut tidak dibebankan sekaligus, melainkan melalui tahapan dari price taker, kemudian price influencer, hingga pada akhirnya memiliki kapasitas sebagai price maker dalam perdagangan komoditas strategis.
Fungsi BMKS juga dirancang melampaui aktivitas jual-beli. Bursa domestik diharapkan meningkatkan transparansi transaksi sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah mengawasi potensi praktik transfer pricing dan under invoicing, baik dari sisi harga maupun volume komoditas yang diperdagangkan.
Jika sistem tersebut berjalan efektif, manfaat BMKS dapat menjangkau kepentingan yang lebih luas, mulai dari pembentukan acuan harga yang lebih kredibel, transparansi perdagangan, hingga optimalisasi penerimaan negara melalui devisa dan pajak. Tantangan awalnya, bagaimanapun, adalah memastikan bursa yang dibangun dari nol itu mampu menciptakan likuiditas dan kepercayaan pasar, bukan sekadar menambah satu lagi institusi dalam ekosistem perdagangan komoditas Indonesia. ***
