DCNews, Jakarta — Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat, tetapi pemahaman mengenai dana pensiun masih tertinggal jauh dibandingkan penggunaan produk dan layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat literasi keuangan nasional telah mencapai 69 persen, sementara literasi khusus dana pensiun baru sekitar 22 persen.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan angka tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memahami produk dan layanan keuangan. Namun, pengetahuan mengenai pentingnya menyiapkan dana pensiun belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi tindakan.
“Artinya dari 100 orang yang kita tanya, sekitar 70 sudah mengerti. Terus inklusinya malah lebih besar lagi, 93 persennya sudah melakukan inklusi keuangan. Baik produk bank dan lain-lain. Tapi khusus untuk dana pensiun, angkanya masih kecil ya untuk literasinya. Masih 22 persen,” kata Friderica, yang akrab disapa Kiki, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2026).
Menurut Kiki, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi OJK dan seluruh pemangku kepentingan industri dana pensiun. Masyarakat dinilai mulai memahami pentingnya mempersiapkan masa tua, tetapi masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan keputusan untuk benar-benar menyiapkan dana pensiun.
“Saya yakin banyak dari masyarakat kita sebenarnya sedikit banyak sudah mulai tahu tentang pentingnya untuk menyiapkan dana pensiun, tapi yang kemudian mentransfer dari pengetahuan jadi melakukan penyiapan dana pensiun itu belum banyak ya,” ujarnya.
OJK Dorong Masyarakat Siapkan Dana Pensiun Sejak Produktif
OJK, sebagai regulator dan pengawas sektor dana pensiun, terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya persiapan finansial sebelum memasuki masa pensiun.
Pesan tersebut kembali disampaikan melalui Kick Off Bulan Dana Pensiun Indonesia 2026 yang digelar bersama PT TASPEN (Persero).
Kiki mengatakan persiapan dana pensiun tidak semata-mata bertujuan memastikan seseorang memiliki tabungan ketika berhenti bekerja. Perencanaan tersebut juga diperlukan agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan setelah memasuki usia pensiun.
“Jadi bagaimana ketika kita semua tua setelah memasuki masa pensiun, kita punya cukup dana tabungan, passive income dan lain-lain yang itu bisa memastikan hidup kita nyaman ya sampai selamanya,” katanya.
Menurut dia, tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan jumlah dana yang dikelola industri, tetapi juga memperluas kepesertaan.
Hal ini menjadi semakin penting seiring perubahan pola pekerjaan masyarakat. Tidak semua orang kini bekerja sebagai pegawai tetap. Pertumbuhan pekerja mandiri dan berbagai bentuk pekerjaan nonformal membuat cakupan kepesertaan dana pensiun perlu diperluas.
Dana Kelolaan Dana Pensiun Capai Rp1.669 Triliun
Di tengah rendahnya literasi dana pensiun, industri dana pensiun Indonesia mencatat pertumbuhan dana kelolaan yang cukup besar.
Kiki menyebut total dana kelolaan dana pensiun saat ini telah mencapai sekitar Rp1.669 triliun.
“(Sudah) Rp1.669 triliun ya tetapi ini tentunya PR-nya adalah tidak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya,” tuturnya.
Ia menilai peningkatan kepesertaan menjadi tantangan penting karena struktur pasar kerja Indonesia terus berubah.
“Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih tidak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain. Ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” kata Kiki.
Dengan demikian, penguatan industri dana pensiun tidak hanya diukur dari besarnya aset yang dikelola. Perluasan akses dan kepesertaan menjadi bagian penting agar manfaat program pensiun dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Bulan Dana Pensiun Indonesia 2026 Digelar di Tiga Kota
Rangkaian Bulan Dana Pensiun Indonesia 2026 diawali dengan Kick Off dan pencanangan yang digelar secara serentak di Jakarta, Bandung, dan Semarang pada 6 September 2026.
Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di Area Pedestrian FX Sudirman dan diikuti sekitar 500 peserta. Mereka terdiri atas peserta aktif dan pensiunan TASPEN, perwakilan OJK, ASABRI, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), serta masyarakat dan komunitas olahraga.
Kegiatan tersebut dikemas dalam sejumlah agenda, antara lain senam sehat atau zumba bersama instruktur Liza Natalia, talkshow bersama perencana keuangan Prita Ghozie, serta pameran booth interaktif yang melibatkan TASPEN Group, OJK, ADPLK/ADPI, ASABRI, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Panitia juga menyediakan berbagai kuis dan doorprize untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan edukasi dan literasi dana pensiun di Universitas Sumatera Utara (USU) pada 16 September 2026.
Kegiatan tersebut menargetkan hingga 1.000 peserta yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan universitas, mahasiswa, peserta umum maupun kelompok, serta komunitas informal.
Edukasi tersebut diarahkan untuk memperluas pemahaman mengenai pentingnya perencanaan masa pensiun kepada masyarakat dari berbagai kelompok usia dan latar belakang, terutama generasi produktif.
Indonesia Pension Fund Summit Jadi Penutup
Rangkaian Bulan Dana Pensiun Indonesia 2026 selanjutnya akan ditutup melalui Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026.
Forum tersebut akan menjadi ruang strategis untuk membahas arah pengembangan sektor dana pensiun, penguatan ekosistem industri, serta sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan industri dana pensiun nasional.
Dukungan PT TASPEN terhadap Bulan Dana Pensiun Indonesia 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan sistem perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, serta berkelanjutan.
Sebagai center of excellence dalam penyelenggaraan program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, TASPEN juga memperkuat kolaborasi dengan OJK dan berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan untuk masa depan sejak usia produktif.
Bagi OJK, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar membuat masyarakat mengenal produk keuangan. Tantangannya adalah memastikan pengetahuan tersebut berubah menjadi keputusan finansial yang nyata, termasuk mulai menyiapkan dana pensiun jauh sebelum seseorang meninggalkan dunia kerja. ***
