DCNews, Denpasar — Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital di sektor pariwisata Bali perlu diimbangi dengan penguatan keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pemahaman terhadap etika teknologi. Tanpa langkah tersebut, kemajuan digital berpotensi membuka ruang bagi kejahatan siber yang dapat mengganggu kepercayaan wisatawan dan citra pariwisata Indonesia.
Hal itu disampaikan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKASP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat melakukan kunjungan kerja bersama delegasi BKSAP DPR RI ke BIM University, Bali, Rabu (26/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Habib Aboe menyoroti perkembangan AI, transformasi digital, serta tantangan keamanan siber yang semakin penting bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ia mengapresiasi berbagai inovasi BIM University dalam pemanfaatan teknologi AI, termasuk penyelenggaraan Bali Future Lab pada Juli 2026. Program tersebut dinilai dapat mendorong pemanfaatan AI dan digitalisasi untuk memperkuat sektor UMKM serta pariwisata di Bali.
“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, kemajuan teknologi pariwisata harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan digital,” ujar Habib Aboe.
Menurut dia, percepatan transformasi digital memberikan peluang besar bagi pengembangan pariwisata. Namun, perkembangan tersebut juga menciptakan bentuk kerentanan baru yang harus diantisipasi. Ancaman itu antara lain berupa cyber scams, penyalahgunaan data wisatawan, manipulasi digital, hingga teknologi deepfake.
“Jika tidak diantisipasi, berbagai ancaman tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat dan wisatawan sekaligus memengaruhi citra pariwisata Indonesia,” sebut anggota Komisi III DPR RI itu lagi.
Karena itu, Habib Aboe mendorong BIM University mengambil peran lebih strategis melalui penguatan pusat riset dan inovasi. Perguruan tinggi, menurut dia, dapat berkontribusi dalam merumuskan pendekatan untuk mencegah dan memitigasi kejahatan digital yang menyasar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Selain keamanan siber, ia menekankan pentingnya kedaulatan data dan etika dalam pemanfaatan teknologi. Perkembangan AI yang sangat cepat dinilai dapat bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dalam mengantisipasinya.
“Kita tidak ingin generasi muda hanya lihai menciptakan teknologi, tetapi abai terhadap hukum, etika dan privasi,” tegasnya.
Mantan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu pun berharap perguruan tinggi dapat mengintegrasikan kemampuan teknis dengan pemahaman mengenai hukum, etika digital, dan perlindungan data pribadi dalam kurikulumnya.
Ia juga mendorong agar hasil riset mahasiswa dan dosen BIM University, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi, bisnis digital, dan tata kelola siber, tidak berhenti di lingkungan akademik. Hasil penelitian tersebut dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI dalam menyusun dan memperkuat regulasi di bidang keamanan ruang digital.
“Riset-riset mahasiswa dan dosen mari kita tarik ke Senayan. Jadikan itu sebagai masukan empiris bagi kami di DPR RI dalam memperkuat instrumen hukum perlindungan ruang siber nasional,” katanya.
Lebih jauh, Habib Aboe melihat Bali memiliki peluang untuk mengembangkan posisi strategisnya. Bali tidak hanya dapat dipertahankan sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat inovasi teknologi dan hub diplomasi jalur kedua (track-two diplomacy).
Menurut dia, potensi tersebut dapat diarahkan terutama untuk memperkuat kerja sama regional dalam isu ketahanan digital dan etika teknologi di kawasan ASEAN.
Kunjungan BKSAP DPR RI ke BIM University sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara parlemen, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.
“Bali memiliki potensi besar menjadi pelopor ketahanan digital dan etika teknologi di kawasan regional ASEAN,” pungkas Habib Aboe.
Kolaborasi lintas sektor tersebut terus diperkuat sehingga perkembangan teknologi tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Indonesia, demikian harapan Legislator Fraksi PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I tersebut. ***
