DCNews, Jakarta — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi mengusut aksi dua pria yang terekam melakukan aktivitas mencurigakan di sekitar sebuah mobil di area parkir Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Salah satu pria dalam video terlihat masuk ke bagian kolong mobil dan diduga menggesek nomor rangka kendaraan.
Video aksi tersebut viral di media sosial dan memunculkan dugaan bahwa aktivitas itu berkaitan dengan modus kejahatan, termasuk kemungkinan pencatutan identitas kendaraan untuk kepentingan kredit atau pinjaman ilegal.
Sahroni meminta aparat kepolisian segera mengidentifikasi orang-orang yang terlihat dalam rekaman serta mendalami tujuan dari aktivitas tersebut. Menurut dia, dugaan tindakan mencurigakan di kawasan publik seperti GBK tidak boleh dibiarkan tanpa penyelidikan.
“Polisi harus segera panggil semua yang terlihat dalam video tersebut, dalami kejadiannya. Apalagi ini kejadian di GBK, masa iya di tempat seramai ini pun masyarakat tidak bisa merasa aman,” ujar Sahroni dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Dia menilai pola kejahatan terhadap kendaraan terus berkembang sehingga aparat perlu bergerak sebelum muncul korban lebih banyak.
“Jadi jangan sampai ini dibiarkan, karena modus kejahatan sekarang makin aneh-aneh. Harus diusut tuntas, apa tujuannya dan siapa saja yang terlibat,” katanya.
Polisi Belum Terima Laporan Resmi
Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2026, dan menjadi perhatian setelah rekamannya beredar luas di media sosial.
Dalam video, dua pria terlihat berada di sekitar sebuah mobil yang terparkir. Salah seorang di antaranya kemudian masuk ke bagian bawah kendaraan dan diduga melakukan aktivitas menggesek nomor rangka.
Meski rekaman tersebut telah menjadi perhatian publik, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait peristiwa tersebut.
Kondisi itu membuat Sahroni mendorong aparat tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga menelusuri informasi yang telah beredar untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana.
Soroti Dugaan Pencatutan Nomor Rangka
Sahroni juga menyoroti kemungkinan nomor rangka kendaraan dicatut untuk kepentingan aktivitas kredit atau pinjaman ilegal.
Menurut politikus Partai NasDem tersebut, jika nomor rangka kendaraan milik masyarakat digunakan tanpa hak, pemilik kendaraan berpotensi mengalami kerugian atau terseret dalam persoalan yang tidak pernah dilakukannya.
“Menggesek nomor kendaraan orang lain aja sudah salah, jadi ini jelas diduga kuat untuk hal yang tidak benar. Pokoknya kita harus cegah, jangan sampai menunggu banyak korban berjatuhan baru bertindak,” kata Sahroni.
Dia meminta polisi memberikan perhatian apabila nantinya ada masyarakat yang melaporkan kendaraannya diduga dicatut.
“Banyak dugaan yang mengarah ke aktivitas kredit atau pinjaman ilegal. Ini bahaya sekali dan korbannya bisa banyak. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang melapor kendaraannya dicatut, polisi harus bantu dan pastikan mereka tidak dirugikan,” ujarnya.
Sahroni turut mengaitkan dugaan tersebut dengan kemungkinan keterlibatan debt collector (DC). Namun, ia menegaskan bahwa keterkaitan itu perlu dibuktikan melalui penyelidikan kepolisian.
Dia mengingatkan perusahaan pembiayaan maupun pihak yang menjalankan aktivitas penagihan agar tidak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.
“Selain itu juga untuk debt collector harus tahu bahwa tindakan mereka adalah kriminal dan kalau begini terus profesi DC bisa ilegal,” tegas Sahroni.
Menurut dia, proses penagihan utang harus tetap dilakukan melalui mekanisme yang sah dan tidak merugikan masyarakat yang tidak berkaitan dengan perkara tersebut.
Kepolisian kini diharapkan dapat menelusuri rekaman yang beredar, mengidentifikasi pihak-pihak yang berada di lokasi, serta memastikan tujuan aktivitas penggesekan nomor rangka tersebut. Langkah itu penting untuk membedakan apakah kejadian tersebut merupakan tindakan kriminal, bagian dari persoalan administrasi kendaraan, atau aktivitas lain yang memiliki penjelasan berbeda. ***
