DCNews, Jakarta – Di tengah tekanan ekonomi global, menyusutnya kelas menengah, meningkatnya pengangguran usia muda, dan ruang fiskal pemerintah yang semakin terbatas, Indonesia dinilai membutuhkan paradigma pembangunan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Sektor kelautan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal disebut menjadi salah satu jawaban strategis untuk membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) merupakan strategi pembangunan yang mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya kelautan Indonesia sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, lebih dari 17.500 pulau, serta garis pantai terpanjang kedua di dunia. Seluruh potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal,” ujar Rokhmin dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).
Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, tantangan pembangunan nasional tidak hanya berasal dari kondisi ekonomi global, tetapi juga dari struktur ekonomi domestik yang masih didominasi pelaku usaha berskala mikro. Dari sekitar 64,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebanyak 99,9 persen merupakan usaha mikro dengan produktivitas yang masih rendah sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.
Rokhmin juga mengingatkan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat berubah menjadi persoalan apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kondisi tersebut merupakan sinyal bahwa bonus demografi dapat berubah menjadi beban pembangunan apabila tidak segera diantisipasi melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Ia mengungkapkan, tingkat pengangguran pada kelompok usia 15–24 tahun masih mencapai 17,32 persen. Sementara itu, jumlah generasi muda yang masuk kategori Not in Employment, Education, and Training (NEET) telah mencapai sekitar 9 juta orang atau setara 20,31 persen dari kelompok usia tersebut.
Kelas Menengah Menyusut dan Beban Fiskal Meningkat
Selain persoalan ketenagakerjaan, Rokhmin menilai menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah menjadi sinyal melemahnya fondasi ekonomi nasional.
Dalam lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah Indonesia turun dari sekitar 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, hampir 9,5 juta warga keluar dari kelompok yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik.
Menurutnya, penurunan daya beli kelas menengah akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional.
Di sisi lain, kondisi fiskal pemerintah juga menghadapi tekanan akibat meningkatnya beban pembayaran bunga utang yang kini mendekati Rp500 triliun setiap tahun.
“Nilai tersebut hampir setara dengan defisit APBN dan menjadi salah satu komponen belanja terbesar negara,” ujarnya.
Ia menilai besarnya pembayaran bunga utang membuat ruang pemerintah untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga program pemberdayaan masyarakat menjadi semakin terbatas.
Hadapi Tantangan Global dengan Ekonomi Biru
Rokhmin menambahkan, Indonesia juga harus menghadapi empat tantangan besar dunia, yakni meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dagang internasional, krisis lingkungan akibat perubahan iklim, serta disrupsi teknologi yang dipicu perkembangan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), robotika, dan digitalisasi.
Menurutnya, kegagalan beradaptasi terhadap perubahan tersebut dapat memicu penurunan investasi, melemahnya industri nasional, meningkatnya pengangguran, hingga bertambahnya angka kemiskinan.
Sebagai solusi, Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) itu menawarkan penerapan Ekonomi Biru sebagai paradigma pembangunan nasional yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan terdapat sedikitnya 11 sektor yang dapat menjadi mesin pertumbuhan baru, meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil laut, bioteknologi kelautan, energi laut, pariwisata bahari, transportasi laut, industri maritim, kehutanan pesisir, pengembangan pulau-pulau kecil, hingga pemanfaatan sumber daya kelautan nonkonvensional.
Menurut perhitungannya, seluruh sektor tersebut memiliki potensi ekonomi mencapai sekitar US$1,348 triliun per tahun serta mampu menciptakan sekitar 45 juta lapangan kerja baru.
Modal Besar Menuju Negara Maju
Rokhmin menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi negara maju. Selain kekayaan sumber daya kelautan, Indonesia juga memiliki bonus demografi dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional.
Namun, ia menekankan bahwa seluruh potensi tersebut hanya akan menghasilkan manfaat maksimal apabila didukung inovasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, serta percepatan hilirisasi industri.
“Indonesia memiliki modal besar menjadi negara maju. Kini saatnya seluruh potensi itu dikelola dengan ilmu pengetahuan, inovasi, dan keberanian melakukan transformasi pembangunan menuju bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan,” tegas Rokhmin. ***
