DCNews, Jakarta — Komisi V DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perlintasan sebidang kereta api di Indonesia menyusul masih tingginya risiko kecelakaan di sejumlah titik. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjamin keamanan operasional perjalanan kereta api yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mengatakan evaluasi harus diawali dengan pendataan dan inventarisasi komprehensif terhadap seluruh perlintasan sebidang. Menurutnya, pemetaan kondisi lapangan menjadi fondasi utama untuk menentukan tingkat risiko serta langkah penanganan yang tepat pada setiap lokasi.
“Pendataan yang komprehensif akan menjadi dasar dalam menentukan tingkat risiko dan langkah penanganan yang sesuai pada masing-masing lokasi,” kata Danang di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, hasil inventarisasi tersebut perlu menjadi dasar penyusunan kebijakan jangka panjang terkait penanganan perlintasan sebidang di berbagai daerah. Untuk lokasi dengan volume kendaraan tinggi dan tingkat kerawanan kecelakaan yang besar, pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan infrastruktur pemisah jalur seperti flyover maupun underpass.
Menurut Danang, pembangunan fasilitas tersebut merupakan solusi strategis untuk mengurangi potensi konflik antara perjalanan kereta api dan lalu lintas kendaraan yang kerap menjadi penyebab kecelakaan.
“Langkah ini untuk mengurangi potensi konflik antara perjalanan kereta api dan lalu lintas kendaraan,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Danang menekankan pentingnya peningkatan standar keselamatan pada perlintasan yang masih menggunakan sistem sebidang. Perhatian tidak hanya difokuskan pada kelengkapan sarana pendukung, tetapi juga kondisi fisik perlintasan yang secara langsung memengaruhi keselamatan pengguna jalan.
Salah satu aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus adalah perbedaan elevasi antara rel kereta api dan permukaan jalan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko bagi pengendara, terutama kendaraan roda dua, apabila tidak dirancang sesuai standar keselamatan.
“Perlintasan harus dirancang agar tetap aman dan nyaman dilalui masyarakat,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Danang juga meminta pemerintah mengevaluasi kelengkapan rambu-rambu lalu lintas, sistem peringatan dini, palang pintu otomatis, penerangan jalan, hingga jarak pandang pengguna jalan menuju jalur kereta api. Ia menilai peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang memerlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, tujuan utama evaluasi tersebut adalah menciptakan perlintasan kereta api yang lebih aman, nyaman, dan mampu menekan angka kecelakaan secara signifikan. Karena itu, evaluasi tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keselamatan transportasi nasional.
“Ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi nasional,” tutup Danang. ***
