DCNews, Jakarta — Perdebatan mengenai arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat setelah sejumlah kritik dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai kritik yang disampaikan Dino tidak konstruktif karena dinilai tidak didasarkan pada informasi yang akurat.
Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, perbedaan pandangan mengenai strategi diplomasi Indonesia menjadi hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Namun, menurut Habiburokhman, kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal telah melampaui batas evaluasi kebijakan dan cenderung mengarah pada serangan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
“Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal. Namun sebagai sesama anak bangsa, saya juga perlu mengkritik balik. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis informasi yang akurat,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Politikus Gerindra itu bahkan menilai terdapat kecenderungan kritik Dino diarahkan untuk mengolok-olok pemerintahan yang sedang berjalan, alih-alih memberikan masukan yang dapat memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan konstelasi global.
Habiburokhman juga menyoroti usulan Dino yang meminta Presiden Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain ke Indonesia. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan situasi internasional saat ini yang menuntut diplomasi aktif dan fleksibel.
Ia mencontohkan bagaimana para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, melakukan kunjungan langsung ke berbagai negara guna memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing. Karena itu, menurut Habiburokhman, Presiden Prabowo justru perlu terus aktif menjalin komunikasi diplomatik, baik dengan menerima kunjungan kenegaraan maupun melakukan lawatan ke luar negeri.
“Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, kepala negara harus proaktif. Presiden Prabowo perlu aktif menerima kunjungan maupun mengunjungi pemimpin negara lain demi memperkuat posisi Indonesia,” ujarnya.
Selain substansi kritik, Habiburokhman juga mempertanyakan etika politik yang ditunjukkan Dino Patti Djalal sebagai mantan pejabat diplomasi. Menurutnya, seorang mantan pejabat publik seharusnya memberikan ruang kepada penerusnya untuk menjalankan tugas tanpa terus-menerus menjadi sasaran kritik terbuka.
Ia menilai tradisi yang berkembang di banyak negara maju menunjukkan bahwa mantan pejabat cenderung menahan diri dalam mengomentari secara keras kebijakan para penggantinya sebagai bentuk penghormatan terhadap pejabat yang sedang menjalankan amanah negara.
“Sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri, kurang etis jika Dino terlalu jauh mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo. Di negara-negara maju, mantan pejabat biasanya membatasi diri dalam mengkritik penerusnya karena menghormati orang yang sedang bekerja,” kata Habiburokhman.
Menurutnya, kritik dari mantan pejabat juga berpotensi menjadi bumerang apabila publik kemudian membandingkan capaian pemerintahan sebelumnya dengan kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Karena itu, ia berharap perdebatan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dapat dilakukan secara objektif, berbasis data, dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek. ***
