DCNews, Jakarta — Di tengah tingginya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), DPR RI mendorong pemerintah mempercepat pembangunan rumah rakyat dengan memanfaatkan aset tanah negara yang belum produktif. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi strategis untuk menekan harga rumah sekaligus memperluas akses masyarakat kecil terhadap hunian yang sehat dan terjangkau.
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengatakan kebutuhan rumah bagi rakyat kecil harus menjadi prioritas pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup keluarga Indonesia.
Menurutnya, backlog atau kekurangan pasokan rumah nasional yang masih tinggi menunjukkan perlunya langkah konkret dan terukur dari pemerintah dalam mempercepat pembangunan rumah subsidi maupun rumah rakyat.
“Backlog perumahan nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Untuk itu, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipercepat agar rakyat memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau,” kata Sudjatmiko di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Ia menilai pemanfaatan aset tanah negara dapat menjadi terobosan penting dalam mendukung program penyediaan hunian rakyat, khususnya di kawasan perkotaan dan daerah penyangga ekonomi yang harga lahannya terus meningkat.
Sudjatmiko menyebut masih banyak lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dan berpotensi dialokasikan untuk pembangunan rumah susun maupun kawasan perumahan rakyat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, dan pihak pengembang.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, terdapat ribuan hektare aset tanah negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumahan rakyat.
“Pemanfaatan aset tanah negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, terutama pembangunan rumah bagi MBR. Dengan optimalisasi lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat kecil,” ujarnya.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat backlog perumahan di Indonesia masih berada di kisaran 9,9 juta rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah.
Politikus Fraksi PKB itu menilai persoalan perumahan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan pengembang agar pembangunan rumah subsidi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Sudjatmiko juga menyampaikan dukungan terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
“Kami di Komisi V DPR mendukung penuh percepatan realisasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil,” katanya.
Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan industri konstruksi, menyerap tenaga kerja, hingga mendorong pertumbuhan UMKM dan industri bahan bangunan.
Karena itu, Sudjatmiko meminta pemerintah memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi MBR, serta mempercepat penyediaan lahan dan infrastruktur dasar di kawasan hunian rakyat.
“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi kesejahteraan keluarga. Karena itu, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat harus menjadi prioritas bersama,” ucapnya. ***
