DCNews, Bandung — Di tengah maraknya jeratan pinjaman online ilegal dan praktik rentenir berkedok bank emok yang semakin membebani masyarakat kecil di Jawa Barat, Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Bank BJB untuk mengambil peran lebih besar sebagai pelindung ekonomi rakyat. Bank pembangunan daerah itu diminta tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga hadir sebagai solusi pembiayaan sehat bagi warga dan pelaku UMKM.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, menegaskan bahwa sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank BJB memiliki tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat keluar dari ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi.
Menurutnya, salah satu instrumen yang perlu diperkuat adalah program Kredit Mesra yang dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat bawah, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini rentan menjadi sasaran pinjol ilegal maupun rentenir.
“Kami berharap Bank BJB dapat mengambil peran lebih aktif dalam memberikan alternatif pembiayaan yang sehat, sehingga masyarakat tidak lagi terjerat pinjaman dengan bunga mencekik,” kata Jajang, Kamis (14/5/2026).
Desakan tersebut, lanjut Jajang, juga disampaikan Komisi III DPRD Jawa Barat saat melakukan peninjauan kinerja ke sejumlah kantor cabang Bank BJB, termasuk kunjungan terakhir ke Cabang Sumber, Kabupaten Cirebon.
Dalam evaluasi tersebut, Komisi III menilai kinerja keuangan Bank BJB masih menunjukkan tren positif. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) disebut berhasil ditekan, yang mencerminkan efisiensi operasional perusahaan berjalan cukup baik.
Namun demikian, DPRD memberi perhatian khusus terhadap sektor kredit komersial yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah. Jajang mengingatkan manajemen agar lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan guna menekan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
“Kami melihat rasio kredit bermasalah atau NPL mengalami sedikit kenaikan, meski masih dalam batas aman. Ke depan, Bank BJB harus lebih selektif dalam penyaluran kredit komersial,” ujarnya.
Komisi III DPRD Jawa Barat juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara profitabilitas perusahaan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Menurut mereka, keberadaan Bank BJB harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga Jawa Barat.
“Kami ingin Bank BJB tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Jajang. ***
