DCNews, Cirebon — Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan penetrasi layanan keuangan berbasis teknologi, kesadaran masyarakat untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen jasa keuangan menunjukkan tren positif. Sepanjang triwulan pertama 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah konsultasi dan pengaduan yang diajukan masyarakat.
OJK Cirebon melaporkan sebanyak 901 layanan konsultasi dan pengaduan konsumen diterima selama periode Januari hingga Maret 2026. Mayoritas laporan disampaikan secara langsung melalui layanan tatap muka (walk-in) sebanyak 706 layanan atau 78,36 persen, sementara sisanya 195 layanan atau 21,64 persen diajukan melalui surat serta Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan peningkatan jumlah pengaduan mencerminkan tumbuhnya kesadaran publik dalam mengakses mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
“Kami melihat masyarakat semakin aktif menyampaikan permasalahan yang dihadapi, baik secara langsung maupun melalui kanal digital yang tersedia,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Dari sisi sektor, pengaduan paling banyak berasal dari layanan fintech lending yang mencapai 32,85 persen atau 296 laporan. Disusul sektor perbankan umum sebesar 32,52 persen atau 293 laporan. Kategori lainnya mencakup berbagai layanan jasa keuangan dengan kontribusi 11,21 persen (101 laporan), perusahaan pembiayaan 8,66 persen (78 laporan), serta Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan entitas ilegal masing-masing sebesar 6,33 persen (57 laporan).
Selain pengaduan, OJK Cirebon juga menangani 4.770 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) debitur. Dari total tersebut, sebanyak 3.021 permintaan dilakukan secara offline melalui layanan tatap muka, sementara 1.749 lainnya diajukan secara daring melalui platform iDeb.
Permasalahan terkait SLIK menjadi topik yang paling banyak dikonsultasikan dengan porsi 21,86 persen atau 197 layanan. Disusul kasus penipuan di sektor jasa keuangan sebesar 16,32 persen (147 layanan), penyalahgunaan data 9,66 persen (87 layanan), serta berbagai permasalahan lainnya sebesar 7,21 persen (65 layanan). Permintaan keringanan kredit juga tercatat sebesar 5,77 persen atau 52 layanan.
Dari profil konsumen, pegawai swasta menjadi kelompok yang paling dominan dalam mengakses layanan dengan porsi 30,08 persen atau 271 orang. Wirausaha menyusul dengan 26,30 persen (237 orang), diikuti ibu rumah tangga sebesar 19,20 persen (173 orang). Sementara itu, ASN, TNI, dan Polri menyumbang 13,32 persen (120 orang), pelajar dan mahasiswa 5,66 persen (51 orang), pensiunan 3,22 persen (29 orang), serta kategori lainnya sebesar 2,22 persen (20 orang).
Berdasarkan gender, laki-laki sedikit lebih banyak mengajukan pengaduan dengan 54,50 persen atau 491 konsumen, dibandingkan perempuan sebesar 45,50 persen atau 410 konsumen—menunjukkan partisipasi yang relatif seimbang.
Secara geografis, Kabupaten Cirebon mencatat jumlah layanan tertinggi dengan 46,17 persen atau 416 laporan. Kota Cirebon berada di posisi kedua dengan 28,75 persen (259 laporan), diikuti Kabupaten Indramayu 10,21 persen (92 laporan), Kabupaten Kuningan 7,55 persen (68 laporan), dan Kabupaten Majalengka 6,22 persen (56 laporan). Wilayah di luar Ciayumajakuning hanya menyumbang 1,11 persen atau 10 laporan.
Agus menegaskan, OJK akan terus memperkuat perlindungan konsumen melalui peningkatan literasi keuangan serta pengawasan terhadap pelaku industri jasa keuangan.
“Edukasi dan pengawasan akan terus kami dorong agar masyarakat lebih terlindungi dan mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak,” katanya. ***
