DCNewa, Gorontalo — Di tengah pesatnya penetrasi layanan keuangan digital di Indonesia, meningkatnya kasus gagal bayar pinjaman online (pinjol) di kalangan anak muda memunculkan kekhawatiran baru tentang kesiapan generasi muda menghadapi realitas finansial modern. Fenomena ini tidak lagi dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan indikasi lemahnya fondasi literasi ekonomi yang diajarkan sejak dini.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2025 menunjukkan puluhan ribu rekening dari kelompok usia di bawah 19 tahun tercatat mengalami gagal bayar. Angka tersebut melonjak signifikan pada kelompok usia 19 hingga 34 tahun, yang juga menyumbang nilai pinjaman jauh lebih besar—menggambarkan skala masalah yang semakin meluas di segmen produktif.
Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Dr. Meyko Panigoro, menilai tren ini sebagai gejala struktural, bukan sekadar akibat kelalaian individu. Ia menekankan bahwa sistem pendidikan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya mampu membekali siswa dengan keterampilan praktis dalam mengelola keuangan.
Menurutnya, pembelajaran ekonomi masih terfokus pada konsep teoritis seperti inflasi, mekanisme pasar, dan fungsi uang, tanpa diimbangi pemahaman aplikatif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak anak muda memahami teori, namun tidak siap menghadapi keputusan finansial nyata, termasuk dalam menggunakan layanan pinjaman digital.
“Terjadi kesenjangan antara literasi ekonomi di ruang kelas dan praktik di lapangan, terutama dalam menghadapi produk keuangan digital seperti pinjol,” ujar Meyko dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Kemudahan akses pinjaman online dengan proses instan turut memperburuk situasi. Banyak anak muda mengambil pinjaman bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan dorongan konsumtif, tekanan sosial, serta kemudahan teknologi. Dalam konteks ini, pendekatan Behavioral Economics menjadi penting untuk memahami bagaimana keputusan finansial sering kali dipengaruhi oleh bias dan impuls, bukan perhitungan rasional.
Dampaknya tidak berhenti pada tekanan finansial jangka pendek. Catatan kredit yang buruk berpotensi membatasi akses generasi muda terhadap pembiayaan formal di masa depan, termasuk kredit perumahan, kendaraan, hingga modal usaha. Hal ini dinilai dapat menghambat mobilitas ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial dalam jangka panjang.
Meyko menegaskan bahwa skor kredit seharusnya dipahami sebagai “reputasi finansial” yang perlu dijaga sejak dini. Namun, minimnya edukasi membuat banyak anak muda tidak menyadari konsekuensi jangka panjang dari keputusan finansial yang mereka ambil hari ini.
Sebagai langkah perbaikan, ia mendorong reformasi kurikulum pendidikan ekonomi agar lebih kontekstual dan aplikatif. Pembelajaran dinilai perlu diarahkan pada praktik nyata, seperti pengelolaan penghasilan pertama, pengambilan keputusan berutang, serta pemahaman risiko produk keuangan digital termasuk pinjol dan layanan paylater.
Selain itu, integrasi aspek psikologis dalam pembelajaran ekonomi juga dianggap krusial. Pemahaman tentang perilaku konsumtif, pengaruh diskon, hingga kecenderungan impulsif menjadi bagian penting dari literasi keuangan modern yang tidak lagi bisa diabaikan.
“Pendidikan ekonomi harus responsif terhadap perubahan zaman. Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya paham teori, tetapi juga mampu mengambil keputusan finansial yang bijak,” kata Meyko.
Lonjakan gagal bayar pinjol ini, lanjutnya, harus menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan dan sektor keuangan. Tanpa pembaruan pendekatan yang sistematis, Indonesia berisiko melahirkan generasi yang memiliki akses luas terhadap layanan keuangan digital, namun tidak memiliki kapasitas untuk mengelolanya secara bertanggung jawab. ***
