DCNews, Jakarta – Di tengah tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah, realisasi program bantuan pangan nasional justru belum optimal. Kondisi ini memicu kritik dari DPR terhadap kinerja Perum Bulog yang dinilai belum mampu menuntaskan penyaluran bantuan bagi jutaan keluarga penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyayangkan rendahnya realisasi bantuan pangan (banpang) periode Februari–Maret 2026 yang ditujukan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Hingga pekan keempat April 2026, penyaluran bantuan tersebut baru mencapai 23,46 persen.
Padahal, pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng untuk didistribusikan kepada masyarakat.
“Seharusnya, jika penyaluran bantuan berjalan optimal, kenaikan harga di daerah tidak akan meluas seperti sekarang,” ujar Alex kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng di 224 kabupaten/kota pada pekan keempat April 2026. Angka ini meningkat dibanding pekan sebelumnya yang tercatat di 207 kabupaten/kota.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, sebelumnya mengingatkan agar pemerintah mewaspadai tren kenaikan harga dua komoditas utama, yakni minyak goreng dan beras, yang terus meluas.
Alex menilai, kondisi tersebut seharusnya bisa diantisipasi jika penyaluran bantuan pangan berjalan tepat waktu. Ia juga mengkritik alasan kenaikan harga kemasan plastik akibat krisis global sebagai penyebab tersendatnya distribusi bantuan.
“Harga plastik itu baru naik dalam beberapa pekan terakhir April. Sementara bantuan ini untuk periode Februari dan Maret, yang proses pengadaannya seharusnya sudah dilakukan jauh hari,” ujarnya seraya menyebut kalau alasan tersebut tidak tepat untuk menjelaskan lambatnya distribusi bantuan kepada masyarakat.
Berdasarkan data BPS, harga minyak goreng secara nasional mengalami kenaikan rata-rata 1,50 persen dibandingkan Maret 2026, dari Rp19.358 per liter menjadi Rp19.648 per liter pada pekan keempat April.
Kenaikan tertinggi terjadi pada minyak goreng curah yang melonjak 3,24 persen, dari Rp18.277 menjadi Rp18.870 per liter. Sementara minyak goreng kemasan premium naik 1,68 persen menjadi Rp22.650 per liter, dan Minyakita relatif stabil dengan kenaikan tipis 0,02 persen.
Secara geografis, kenaikan harga minyak goreng telah terjadi di sekitar 62,22 persen wilayah Indonesia.
Selain minyak goreng, harga gula pasir juga mengalami kenaikan sebesar 1,50 persen, dari Rp18.488 per kilogram pada Maret menjadi Rp18.765 per kilogram pada pekan keempat April. Kenaikan ini tercatat di 185 kabupaten/kota.
Tekanan harga juga mulai terlihat pada komoditas beras. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH beras meningkat menjadi 109 kabupaten/kota, naik dari 72 kabupaten/kota pada Januari 2026.
Secara nasional, harga beras medium naik 0,47 persen menjadi Rp14.321 per kilogram, sementara beras premium meningkat 0,34 persen menjadi Rp16.074 per kilogram.
“Naiknya harga beras, minyak goreng, dan gula harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah dan lebih responsif terhadap kondisi di lapangan,” kata Legislator dari Fraksi PDI Perjuangani tersebut. ***
