DCNews, Ternate — Di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kualitas demokrasi di Indonesia, anggota DPD RI, Graal Taliawo, mendorong perubahan mendasar menuju “politik gagasan” sebagai solusi atas praktik politik yang dinilai kian menyimpang dari tujuan awalnya.
Berbicara dalam kuliah umum di Universitas Halmahera pekan lalu, Graal menilai bahwa demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan, khususnya di wilayah-wilayah timur seperti Maluku Utara. Ia menyebut, ketimpangan pembangunan di berbagai sektor menjadi indikator nyata bahwa sistem demokrasi masih menghadapi tantangan serius.
Dalam paparannya, Graal menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang utama bagi pertumbuhan intelektualitas dan pertarungan ide yang sehat. Menurutnya, akademisi dan mahasiswa memegang peran penting dalam menjaga arah demokrasi agar tetap berada pada jalur yang ideal dan berorientasi pada kepentingan publik.
Secara konseptual, lanjutnya, demokrasi menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam kehidupan bernegara dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan. Namun dalam praktik, ia menilai cita-cita tersebut belum tercapai secara optimal.
“Dalam konteks Indonesia dan Maluku Utara hari ini, kita bisa melihat secara kasat mata bahwa banyak sektor belum menunjukkan kemajuan signifikan,” kata Graal, merujuk pada kondisi layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta sektor pertanian dan perikanan.
Ia mengidentifikasi salah satu akar persoalan terletak pada praktik politik yang menyimpang. Demokrasi, menurutnya, kerap “dinodai” oleh perilaku tidak sehat, baik pada masa kampanye maupun setelah pemilu berlangsung.
Fenomena ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kandidat, pemilih, pejabat publik, hingga kelompok berkepentingan.
Sebagai jalan keluar, Graal menawarkan konsep “politik gagasan” yang menekankan adu ide, integritas, dan etika sebagai fondasi utama dalam berpolitik. Pendekatan ini diyakini dapat mengembalikan demokrasi pada tujuan awalnya sebagai sistem yang melayani kepentingan rakyat.
“Politik gagasan mengarahkan kita pada cara berpolitik yang baik dan bermartabat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran institusi pendidikan tinggi dalam membentuk masa depan demokrasi Indonesia. Kampus, kata dia, harus tetap berpegang pada nilai-nilai keilmuan sekaligus melahirkan agen perubahan yang mampu mendorong perbaikan kehidupan publik.
Kuliah umum tersebut ditutup dengan ajakan kepada sivitas akademika untuk terus terlibat dalam diskursus kritis mengenai arah demokrasi, baik di Maluku Utara maupun secara nasional, di tengah dinamika politik yang terus berkembang. ***
