DCNews, Palangkaraya — Gelombang praktik keuangan ilegal kembali menghantui masyarakat Kalimantan Tengah. Di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi dan akses digital yang semakin luas, ratusan warga melaporkan menjadi korban, dengan pinjaman online ilegal menjadi kasus paling dominan sepanjang awal 2025 hingga Februari 2026.
Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan, total pengaduan yang masuk melalui Satgas PASTI mencapai 311 kasus hingga 28 Februari 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 259 laporan terkait pinjaman online ilegal, sementara 52 lainnya merupakan investasi ilegal.
Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyebut tingginya angka pengaduan mencerminkan masih maraknya praktik keuangan ilegal yang menyasar masyarakat, terutama melalui platform digital.
“Pinjaman online ilegal masih mendominasi pengaduan masyarakat, disusul berbagai bentuk investasi ilegal dengan beragam modus,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Dari sisi demografi, perempuan menjadi kelompok yang paling banyak terdampak, dengan porsi mencapai 68 persen dari total laporan, sementara laki-laki sebesar 32 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan tertentu yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan dalam menargetkan korban.
Adapun modus investasi ilegal yang dilaporkan beragam, mulai dari skema money game, jasa periklanan berbasis deposit, duplikasi entitas investasi berizin, penawaran pendanaan tidak resmi, hingga perdagangan kripto ilegal.
Sementara itu, data dari Indonesia Anti Scam Centre mencatat sebanyak 3.251 laporan berasal dari wilayah Kalimantan Tengah dalam periode November 2024 hingga Februari 2026. Laporan tersebut tersebar di sejumlah daerah, dengan konsentrasi tertinggi di Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, dan Barito Utara.
OJK menegaskan akan terus memperkuat sinergi lintas lembaga untuk menekan laju aktivitas keuangan ilegal sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses informasi.
“Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan akan kami tingkatkan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan memperluas inklusi keuangan hingga ke daerah terpencil,” kata Primandanu.
Dengan langkah berkelanjutan tersebut, OJK optimistis sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah dapat tumbuh lebih sehat, inklusif, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan maraknya kejahatan finansial berbasis digital. ***
